Follow
Kinerja Pansus sulit diharapkan, isu Pelindo bakal dilupakan publik
Merdeka.com - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II yang telah dibentuk DPR dinilai tidak terlalu bisa diharapkan bisa membenahi tata kelola BUMN. Sebabnya, Pansus dinilai lebih mengedepankan kepentingan parpol tertentu.
"Harusnya kepentingan nasional bukan kepentingan PDIP. Kok ini tidak ada informasi kelanjutan," kata pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, dilansir Antara, Senin (9/11).
Dia menilai, sulit diharapkannya kinerja Pansus karena isu Pelindo II lambat laun akan tergerus dengan isu nasional lainnya. Apalagi, kata dia, orang Indonesia kecenderungannya mudah memaafkan dan mudah lupa.
"Kalau sudah lama, kasusnya lama biasanya lupa, gampang memaafkan," ujarnya.
Dia juga mempertanyakan apa sesungguhnya motif Pansus. "Pansus ini maunya dimana? Mau menguak apa? Langkahnya mau apa?" katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya
Rasa kesepian bisa kita alami secara tiba-tiba, penting untuk mengenalinya secara tepat walau kadang kondisi ini tidak disadari.
Baca Selengkapnya
Pemilu 1955 ini menjadi yang pertama kali diadakan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Dua hari lagi, rakyat Indonesia akan memilih pemimpin baru
Baca Selengkapnya
Pelaksanaan pemilu memiliki langkah-langkah yang terstruktur dan diatur secara ketat.
Baca Selengkapnya
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca Selengkapnya
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Tindak pidana pemilu menjadi ancaman serius yang dapat merusak integritas dan legitimasi demokrasi.
Baca Selengkapnya