Ketum PPP minta pemerintah tak berkukuh pertahankan argumen soal Pj Gubernur Jabar
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat segera memanggil Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menjelaskan penggunaan dua Undang-undang dalam pelantikan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Untuk itu, pemerintah diminta tidak berkukuh mempertahankan keputusan terhadap Iriawan.
Itu disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rommahurmuziy alias Rommy di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (20/6). Menurut dia, dalam hasil rapat nanti diharapkan dapat penjelasan terkait putusan Mendagri.
"Blunder atau tidak, tentu DPR pada masa sidang ini memanggil Mendagri untuk bisa menjelaskan tentang kedua Undang-undang ini," kata Rommy.
Kedua Undang-undang dimaksud Rommy adalah Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Undang-undang No 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kejadian sebelumnya, pemerintah juga tidak mesti mempertahankan keputusan sudah dikeluarkan. "Saya kira seperti yang sudah-sudah, pemerintah juga tidak harus mempertahankan apabila memang dalam perkembangan berikutnya, ada pandangan-pandangan yang mengatakan oh ternyata, memang perlu sinkronisasi dua Undang-undang berbeda ini dan bagaimana menyikapinya," jelas Romahurmuziy.
Polemik muncul pascakeputusan dan pelantikan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, juga dinilai Rommy sebagai kejadian kali pertama di tanah air. "Ini kan preseden yang belum pernah terjadi sebelumnya," ungkap Romahurmuziy.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP Gelar Rapat, Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi di Pilpres
Rapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca SelengkapnyaImbas Gempa Sumedang, Pj Gubernur Jabar: 110 Rumah Rusak Parah dan 456 Warga Mengungsi
248 rumah rusak dan 456 warga harus mengungsi, akibat gempa Sumedang
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Prabowo 'Sowan' ke Parpol di Luar Koalisi, Gerindra Tegaskan Komitmen pada Jawa Barat"
Jawa Barat merupakan provinsi yang mencatat sejarah bahwa Gerindra menang dua kali berturut-turut di Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaJelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat
Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca SelengkapnyaPKB Bantah Cak Imin Maju Pilkada Jatim
Cak Imin memiliki tempat yang lebih mulia dibandingkan hanya sekadar menjadi gubernur.
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaGugur di Papua, Jenazah Kopda Hendrianto Tiba di Padang dan Dimakamkan di Jambi
Jenazah alamarhum disemayamkan di Batalyon Padang untuk diserahkan kepada pihak keluarga dan dimakamkan di Provinsi Jambi.
Baca Selengkapnya