Ketum PBNU: Dominasi Alkes Impor Menandai Rapuhnya Sistem Kesehatan Nasional

Merdeka.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong pemerintah untuk membenahi sistem kesehatan nasional. Belajar dari berbagai permasalahan yang muncul selama pandemi COVID-19 di Tanah Air.

"Pandemi ini nyata dan belum usai. NU mendukung dan membersamai langkah-langkah pemerintah dalam menangani pandemi, dari hulu hingga hilir," ujar Ketua Umum PB Said Aqil Sirodj pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU dilansir Antara, Sabtu (25/9).

Said Aqil menjelaskan dari sisi hulu, penerapan protokol kesahatan tidak boleh kendor. Meski sekarang tengah landai, ada kemungkinan terjadi lonjakan gelombang ketiga seiring dengan terus bermutasinya virus corona jenis baru penyebab COVID-19.

Masyarakat didorong untuk semakin mempertebal protokol kesehatan dan pemerintah turut mengawasi penerapannya.

"Menurut keterangan epidemiolog, berdasarkan pola kurva tiga-lima bulanan, lonjakan diperkirakan terjadi di akhir 2021," kata dia.

Dari sisi tengah, kata Said Aqil, NU mendukung percepatan vaksinasi agar segera terbentuk kekebalan kelompok.

Sementara di hilir, NU merekomendasikan agar pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan (RS dan puskesmas).

NU juga mendorong pemerintah untuk memangkas kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan (dokter/dokter spesialis, perawat, dan bidan), serta memperkuat ekosistem kesehatan, mulai dari kemandirian farmasi, penambahan dokter dan tenaga kesehatan, kapasitas RS dan puskesmas, serta produksi alat kesehatan.

"Saat ini, sekitar 94 persen alat kesehatan yang beredar adalah produk impor. Dominasi alat kesehatan impor menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional," kata dia.