Ketua YLBHI sebut polisi sempat intimidasi peserta diskusi seputar 1965

Merdeka.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai tindakan Kepolisian menghalang-halangi diskusi untuk mengungkap kebenaran atas tragedi 1965-1966, Sabtu (16/9), kerena tekanan massa dan berita hoax. Hal ini dianggap langkah mundur dari demokrasi Indonesia.

Seperti diketahui Kepolisian memblokir akses masuk ke Kantor LBH Jakarta, beberapa perwakilan polisi termasuk Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolsek Menteng masuk ke dalam kantor LBH dan melakukan dialog. Asfinawati mengatakan usai Kepolisian berhasil masuk ke dalam gedung, terdapat perlakuan intimidasi yang dialami sejumlah pihak dari LBH.

"Diintimidasi dan juga teman-teman yang berjaga di depan ada pernyataan-pernyataan diskriminatif juga. Kami mempersilakan mereka masuk tapi untuk berdialog dulu, tapi mereka naik ke lantai 4 tanpa seizin kami itu kan pelanggaran privasi," katanya, Minggu (17/9).

Saat berhasil masuk, ada beberapa hal dilakukan pihak kepolisian seperti mencopot spanduk. "Kemudian sempat mau menyita laptop, tapi enggak jadi, mau membawa seluruh massa ke Polres tapi juga tidak jadi karena tidak mendasarkan," jelasnya.

Terkait perizinan menurutnya tidak perlu karena ini sifatnya hanya diskusi akademi, sehingga tidak perlu ada izin namun hanya sebatas surat pemberitahuan saja.

"Kalau ada orang yang berdemonstrasi di Jalan Raya kemudian tidak pakai izin dia, dia hanya lewat pemberitahuan. Masak kalau di jalan menggunakan pemberitahuan dan di kantor sendiri pakai izin, mana logika kita mau dikhianati seperti apa," ungkapnya. (mdk/cob)