Ketua Tim Perumus Desak Jokowi dan DPR Sahkan RUU KUHP

Kamis, 3 Oktober 2019 00:33 Reporter : Danny Adriadhi Utama
Ketua Tim Perumus Desak Jokowi dan DPR Sahkan RUU KUHP Prof Muladi. ©2019 Merdeka.com/Danny Adriadhi Utama

Merdeka.com - Ketua Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, Muladi mendesak, DPR dan Presiden Joko Widodo untuk segera mengesahkan revisi UU KUHP paling lambat awal tahun 2020. Sebab, UU KUHP saat ini merupakan produk kolonial.

"Bagaimana juga DPR dan pemerintah jangan sampai menunda pengesahan KUHP. Minimal paling lambat Desember selesai pembahasan," katanya usai Dialog RUU KUHP di Universitas Diponegoro, Rabu (2/10).

Dia mengungkapkan, dalam sisa waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk menuntaskan sebelas pasal KUHP yang menuai polemik besar-besaran. Sebab, tidak ada penolakan masyarakat terhadap sisa pasal yang tertuang dalam revisi UU KUHP.

"KUHP sudah selesai tinggal 11 pasal itu. Nanti kalau sudah disepakati mana yang perlu diubah atau dipertahankan, tidak ada alasan menunda lagi, harus disahkan," ujarnya.

Sedangkan nasib revisi UU KUHP saat ini hanya tinggal menunggu kabinet menteri di periode kedua Presiden Jokowi dan Ketua Komisi III DPR Periode 2019-2024.

"Kita hanya tinggal menunggu Menteri Kumham dan komisi III siapa ketuanya. Kita tunggu Menteri Kumham baru, siapa anggota Panja baru di DPR, kita ketemu lagi membahas perbedaan-perbedaan," tutup Muladi. [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini