Ketua MPR raih penghargaan taat pajak dari Wali Kota Jaktim
Merdeka.com - Kantor Wali Kota Jakarta Timur memberikan penghargaan kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan sebagai tokoh panutan pembayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Ketua Umum PAN itu dianggap memberi contoh dalam melakukan pembayaran PBB-P2 dengan patuh, tepat waktu dan tepat jumlah di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar menyampaikan terima kasih atas partisipasi Zulkifli Hasan dan berbagai pihak untuk membayar pajak.
"Kalau Pak Ketua (MPR) bayar pajak berarti dapat dua sebagai pembayar pajak sekaligus panutan. Bahwa pejabat publik seperti beliau taat bayar pajak," katanya, Selasa (4/9).
Zulkifli Hasan menyampaikan terima kasihnya karena sudah diberi penghargaan. Sejak menjadi pengusaha, dia mengaku selalu berusaha membayar pajak tepat waktu.
"Pajak itu menentukan pembangunan daerah. Jadi kalau warga Jakarta Timur ingin maju kotanya bahagia warganya ayo patuh bayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah," katanya.
Pemberian penghargaan ini diserahkan oleh Wali Kota dalam acara Pekan Panutan Pembayaran PBB P-2 di Aula Utama Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa. Hadir menemani Zulkifli, Putri keduanya Zita Anjani yang juga Calon Anggota Legislatif PAN DPRD DKI dari Jakarta Timur.
Selain kepada Individu, penghargaan juga diberikan kepada perusahaan yang berada di wilayah administrasi Jakarta Timur.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar perayaan malam tahun baru menuju 2024 di kawasan Bundaran HI
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaPolres Bintan, Polda Kepri resmi menetapkan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Untuk mewujudkan kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu sekali putaran dibutuhkan peran aktif para relawan.
Baca SelengkapnyaPenyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaKesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaJK menyebut laporan tersebut bisa terkait kepentingan politik.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca SelengkapnyaKPK memastikan tetap mengusut laporan IPW atas dugaan Ganjar terima gratifikasi
Baca Selengkapnya