Merdeka.com - Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, DPR belum menerima draf resmi omnibus law dari pemerintah. Dia menilai, draf omnibus law yang sudah beredar hingga memicu penolakan kelompok buruh, merupakan draf abal-abal.

"Jangan sampai kita terpengaruh oleh draf draf yang kemudian abal-abal dalam artian belum ada draf resmi yang disampaikan oleh pemerintah ke DPR terkait dengan omnibus law," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).

"Jadi kalau ada yang beredar itu saya nggak tahu dari mana asalnya atau berasal dari mana sehingga kemudian menimbulkan salah persepsi ataupun spekulasi yang tidak mendasar," imbuh politikus PDIP itu.

Puan mengatakan, omnibus law akan masuk Prolegnas prioritas 2020. Namun, pemerintah belum juga mengirimkan draf ke DPR. Dia mengaku sudah meminta kepada pemerintah segera memberikan draf agar segera diputuskan dalam rapat paripurna.

"Sehingga tidak akan menimbulkan spekulasi atau salah persepsi dari masyarakat yang katanya sudah mempunyai draf dari omnibus law yang akan disampaikan pemerintah," ucapnya.

Dia mengaku tidak tahu mengapa pemerintah tidak kunjung mengirim draf omnibus law.

"Ya tanya ke pemerintah, jangan tanya ke DPR terkait dari itu. Karena ini kan usul dari pemerintah," tutupnya.