Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketika para tokoh tolak revisi UU KPK

Ketika para tokoh tolak revisi UU KPK KPK. ©2012 Merdeka.com/dok

Merdeka.com - Dukungan agar DPR tidak merevisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berdatangan. Para akademisi, ulama dan budayawan memberikan support terhadap KPK yang tengah dilemahkan oleh pihak-pihak tertentu.

Beberapa tokoh itu diantaranya yakni rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Pakar hukum pidana J.E Sahetapy, adik kandung Gus Dur, Gus Sholah, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komarudin Hidayat, Guru Besar UI Hikmahanto Juwana, dan sastrawan Taufik Ismail.

Mereka datang atas undangan KPK untuk berdiskusi dengan pimpinan. Menurut Gus Sholah, kinerja KPK selama ini sudah bagus. KPK terbukti bisa menjebloskan para koruptor ke penjara.

"Justru ini harus ditingkatkan, bukannya diperlemah. Meningkatkannya paling tidak dengan menambah jumlah personel, menambah ruangan kerja dan anggaran," ujar Gus Sholah usai berdiskusi dengan Pimpinan KPK, Senin (1/10) malam.

Anies Bawedan mengatakan, terdapat semacam upaya sistematis yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk melakukan delegitimasi KPK. Hal ini membuat mantan Juru Bicara Tim 8 itu merasa prihatin.

"Semakin mereka teruskan usaha dalam pemberantasan korupsi, maka upaya delegitimasi itu makin kuat. Yang saya khawatirkan bukan saja delegitimasi dalam soal aturan hukumnya, tetapi bila benar-benar ada penarikan dari sisi sumber daya manusia," ujarnya.

Sementara itu, Komarudin Hidayat menyatakan jika KPK sampai kalah dan berhasil dilemahkan, maka hal itu berarti rakyat Indonesia kalah.

"Bangsa dan masyarakat hancur karena korupsi. KPK dibentuk buat menggerakkan lembaga lain yang selama ini dianggap tidak efektif memberantas korupsi. Tetapi, KPK malah digerogoti oleh mereka yang terancam. Kalau KPK kalah, maka rakyat kalah," ujar Komarudin.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT, Jokowi Minta Hormati Proses Hukum KPK

Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT, Jokowi Minta Hormati Proses Hukum KPK

Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Pemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.

Baca Selengkapnya