Merdeka.com - Sebanyak 369 orang pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup Pemerintahan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, diberhentikan oleh Wali Kota, Jefri Riwu Kore. Pemberhentian ini disinyalir akibat absensi ketidakhadiran yang sudah melebihi batas maksimal.

Rupanya, pemberhentian ini menuai aksi protes. Yoktan Tosi, seorang PTT yang telah mengabdi 14 tahun di Kantor Lurah Alak, memilih menyegel kantornya bekerja dan sebuah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang dibangun di lahan milik keluarganya.

Yoktan bersama keluarga besarnya kecewa dengan keputusan wali kota. Mereka menilai wali kota tidak berlaku adil, padahal lahan yang dibangun kantor lurah dan Pustu diberikan cuma-cuma kepada pemerintah.

Keluarga Yoktan, Yusten Tosi, kepada merdeka.com mengaku lahan tersebut diserahkan oleh almarhum ayah mereka pada tahun 1980-an. Penyerahan itu sifatnya tidak terikat karena belum ada penandatanganan antara pemerintah, dan keluarga.

"Pemberhentian 367 tenaga PTT itu termasuk salah satunya keluarga disini. Jadi kami merasa jasa orang tua yang sudah berikan lahan, bukan kami ambil kembali tapi kami tutup tahan dulu sampai perjelas dulu statusnya. Kaka yang PTT itu sudah mengabdi kurang lebih 14 tahun, kaka sudah K2 tapi diberhentikan," ujarnya.

Menurut Yusten, pemberhentian ini sepihak sebenarnya. "Kan dia harus melihat orang-orang yang berjasa, kemudian dia punya masa kerjanya harus diperhitungkan. Kalo orang yang baru masuk satu hingga dua tahun langsung pengangkatan, kemudian orang yang sudah mengabdi sekian lama tahun kenapa tidak diperhitungkan dia punya jasa atau pengabdiannya," katanya.

Pemilik lahan belum memastikan membuka penyegelan kedua kantor itu, hingga ada kejelasan dari pemerintah Kota Kupang, terkait ganti rugi penggunaan lahan tersebut.

Akibat penyegelan ini aktifitas pelayanan umum di kedua kantor tersebut lumpuh. Bahkan siswa sekolah dasar menggunakan halaman depan, sebagai lapangan sepak bola.