Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendikbud Siap Beberkan Kajian Soal Penghapusan UN Saat RDP dengan DPR

Kemendikbud Siap Beberkan Kajian Soal Penghapusan UN Saat RDP dengan DPR UNBK SMP di Jakarta. ©2019 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Komisi X DPR meminta Mendikbud Nadiem Makarim memaparkan terlebih dahulu hasil kajian yang menunjukkan sistem Ujian Nasional (UN) harus dihapus. Tujuannya, agar ada satu gambaran pasti mau ke mana arah pendidikan di masa yang akan datang.

Menanggapi permintaan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengaku siap membeberkan hasil kajian tentang penghapusan UN saat rapat dengar pendapat dengan DPR mendatang.

"Dalam rapat selanjutnya, kita akan sampaikan. Jadi sabarlah," ucap Kepala Biro dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana di Jakarta, Sabtu (14/12).

Menurut dia, kajian yang dilakukan pihaknya sudah bagus dan baik. Sehingga nanti akan dipaparkan.

"Kajian ini kan terus intensif dilakukan oleh tim khusus. Ketika Pak Menteri langsung maraton. Kajian ini melibatkan berbagai stakeholder. Dari PGRI, termasuk asosiasi guru yang lain," ungkap Ade.

Menurut dia, semua kajian itu pasti memasukkan semua data. Sehingga nanti dirumuskan. "Jadi bagaimana semua informasi, semua dokumen, semua hal, dan kebijakan-kebijakan masa lalu harus kita lihat," tukasnya.

DPR dan PGRI Minta Ada Kajian Matang Sebelum Diterapkan

Sebelumnya, Anggota DPR RI Komisi X, Putra Nababan, berharap dengan hasil kajian yang ditampilkan tidak ada lagi polemik soal penghapusan UN.

"Kita minta kajiannya. Kami Komisi X meminta kajiannya berikan kepada kami. Jangan sampai nanti diputuskan, nanti kajiannya melenceng sedikit, jadi polemik lagi," kata Putra.

Dia menegaskan, pihaknya ingin juga melihat grand design dan road map pendidikan yang akan dibawa ke depan.

"Jangan ganti menteri, ganti kurikulum," tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Senada, Ketua PB PGRI Didi Suprijadi menegaskan, guru itu hanya eksekutor. Sehingga, dirinya meminta jangan ini menjadi ajang coba-coba.

"Kami dari guru hanya melakukan. Ini jangan coba-coba. Perlu kajian memang betul. Kami setuju-setuju. Perlu hati-hati. Pengalaman yang lalu, ramai juga. Pak menteri diganti, ribut lagi. Kemudian sampai menggunakan kurikulum macam-macam," jelas Didi.

Menurut dia, ini disampaikan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tapi menjadi angin lalu saja.

"Riset tahun 2012 ini sudah disampaikan, waktu zamannya Pak SBY. Tapi, angin lalu juga," jelas Didi.

Menurut dia, penerapan UN ini bagi guru sebenarnya susah-susah gampang. Karena banyak variabel yang diperhatikan. "Ada prinsip di situ, tanggung jawab, akuntabel," tegas Didi.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.

Baca Selengkapnya
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Rembuk Pemuda Dukung Prabowo-Gibran, Rumuskan Lima Komitmen Pemuda

Rembuk Pemuda Dukung Prabowo-Gibran, Rumuskan Lima Komitmen Pemuda

Rembuk Pemuda merupakan gerakan kepemudaan nasional yang diinisiasi Aidil Pananrang.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya