Kemendikbud Siap Beberkan Kajian Soal Penghapusan UN Saat RDP dengan DPR
Merdeka.com - Komisi X DPR meminta Mendikbud Nadiem Makarim memaparkan terlebih dahulu hasil kajian yang menunjukkan sistem Ujian Nasional (UN) harus dihapus. Tujuannya, agar ada satu gambaran pasti mau ke mana arah pendidikan di masa yang akan datang.
Menanggapi permintaan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengaku siap membeberkan hasil kajian tentang penghapusan UN saat rapat dengar pendapat dengan DPR mendatang.
"Dalam rapat selanjutnya, kita akan sampaikan. Jadi sabarlah," ucap Kepala Biro dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana di Jakarta, Sabtu (14/12).
Menurut dia, kajian yang dilakukan pihaknya sudah bagus dan baik. Sehingga nanti akan dipaparkan.
"Kajian ini kan terus intensif dilakukan oleh tim khusus. Ketika Pak Menteri langsung maraton. Kajian ini melibatkan berbagai stakeholder. Dari PGRI, termasuk asosiasi guru yang lain," ungkap Ade.
Menurut dia, semua kajian itu pasti memasukkan semua data. Sehingga nanti dirumuskan. "Jadi bagaimana semua informasi, semua dokumen, semua hal, dan kebijakan-kebijakan masa lalu harus kita lihat," tukasnya.
DPR dan PGRI Minta Ada Kajian Matang Sebelum Diterapkan
Sebelumnya, Anggota DPR RI Komisi X, Putra Nababan, berharap dengan hasil kajian yang ditampilkan tidak ada lagi polemik soal penghapusan UN.
"Kita minta kajiannya. Kami Komisi X meminta kajiannya berikan kepada kami. Jangan sampai nanti diputuskan, nanti kajiannya melenceng sedikit, jadi polemik lagi," kata Putra.
Dia menegaskan, pihaknya ingin juga melihat grand design dan road map pendidikan yang akan dibawa ke depan.
"Jangan ganti menteri, ganti kurikulum," tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Senada, Ketua PB PGRI Didi Suprijadi menegaskan, guru itu hanya eksekutor. Sehingga, dirinya meminta jangan ini menjadi ajang coba-coba.
"Kami dari guru hanya melakukan. Ini jangan coba-coba. Perlu kajian memang betul. Kami setuju-setuju. Perlu hati-hati. Pengalaman yang lalu, ramai juga. Pak menteri diganti, ribut lagi. Kemudian sampai menggunakan kurikulum macam-macam," jelas Didi.
Menurut dia, ini disampaikan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tapi menjadi angin lalu saja.
"Riset tahun 2012 ini sudah disampaikan, waktu zamannya Pak SBY. Tapi, angin lalu juga," jelas Didi.
Menurut dia, penerapan UN ini bagi guru sebenarnya susah-susah gampang. Karena banyak variabel yang diperhatikan. "Ada prinsip di situ, tanggung jawab, akuntabel," tegas Didi.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas
DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam
Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaRembuk Pemuda Dukung Prabowo-Gibran, Rumuskan Lima Komitmen Pemuda
Rembuk Pemuda merupakan gerakan kepemudaan nasional yang diinisiasi Aidil Pananrang.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya