Kemendagri Ungkap Dua Persoalan Satlinmas: Anggaran dan Potensi
Merdeka.com - Direktorat Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui peran Satlinmas di daerah belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Direktur Pol PP dan Linmas, Bernhard E Rondonuwu mengemukakan padahal Satlinmas merupakan organisasi paling dekat di tengah masyarakat, yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
"Terdapat dua hal besar terkait penyelenggaraan Linmas, yaitu terkait penganggaran dan potensi. Satlinmas memiliki potensi yang besar, namun banyak yang tidak menyadari sehingga tidak dimanfaatkan," kata Bernhard dalam kegiatan bimbingan teknis pengelolaan SDM Satlinmas di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa (26/7).
Acara yang berlangsung dari tanggal 25 sampai 27 Juli tersebut dihadiri oleh peserta pusat dan peserta daerah sebanyak 50 orang, sedangkan peserta virtual sebanyak 100 orang. Peserta daerah terdiri dari Kasatpol PP Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Kabid Linmas yang dipilih secara selektif.
Menurut Bernhard, kegiatan linmas di daerah merupakan kunci dari pengoptimalan penganggaran.
"Potensi Satlinmas adalah pada kode rekening anggaran yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik, karena trantibumlinmas sebagai unsur SPM sudah ada kode rekening tersendiri," paparnya.
Terkait penganggaran, Koordinator Fasilitasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Kemendes PDTT, Andre Ikhsan Lubis menjabarkan bahwa dana desa bisa dimanfaatkan untuk mendukung kinerja Satlinmas.
"Kebijakan Dana Desa berlandaskan pada UU 6/2014, serta terdapat tiga prioritas saat ini, yaitu pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional sesuai kewenangan, dan mitigasi bencana alam dan nonalam," terangnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh analis keuangan pusat dan daerah ahli madya, Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Rooy John Eramus Salamony. Menurutnya kebijakan penganggaran terkait pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Satlinmas sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.
Rooy menjelaskan, bahkan di Permendagri 90/2019 tidak membatasi pengelolaan keuangan di daerah.
Sedangkan Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Ihram dalam praktiknya selama ini pengelolaan dana desa belum dimaksimalkan untuk pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas.
"Pengelolaan dana desa masih terdapat tidak digunakan dengan baik atas penganggaran terkait pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas," terangnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelaksanaan pemilu memiliki langkah-langkah yang terstruktur dan diatur secara ketat.
Baca SelengkapnyaMereka meninggal di saat sedang dan usai bertugas pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAda ketangguhan dan kesiapan bertempur yang nampak di setiap wajah anggota dari satuan Kopasgat berikut ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasil sengketa Pilpres punya pengaruh terhadap kemampuan keuangan negara.
Baca SelengkapnyaSlamet mengatakan, penerapannya mengacu pada volume kendaraan di ruas jalan tol tersebut.
Baca SelengkapnyaWalau anak laki-laki kerap tidak dibolehkan untuk menangis, namun menangis ternyata penting untuk bisa tetap dilakukan anak laki-laki.
Baca SelengkapnyaMenurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memaparkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Baca SelengkapnyaKenali lebih dalam tentang gamis pria untuk menunjang penampilan Kamu saat Lebaran!
Baca SelengkapnyaSalah satunya dengan keliling menyerap aspirasi dari berbagai pihak
Baca Selengkapnya