Kemendagri Proses Pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel

Senin, 3 Januari 2022 15:03 Reporter : Ihwan Fajar
Kemendagri Proses Pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di Gedung KPK. ©2021 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai memproses surat pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Langkah ini dilakukan setelah putusan vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irawan mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terkait usulan pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel. Benny menyebut surat tersebut sudah ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.

"Jadi memang Pemprov Sulsel sudah mengirimkan surat usulan pemberhentian Pak Nurdin Abdullah kepada Kemendagri," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Senin (3/1). [yan]

Baca juga:
Divonis 5 Tahun Penjara, Nurdin Abdullah Tak Ajukan Banding
KPK Jebloskan Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ke Lapas Sukamiskin
Pemberhentian Gubernur Nurdin Abdullah, Pemprov Sulsel Tunggu Inkracht Pengadilan

Benny mengungkapkan, surat yang dikirimkan Pemprov Sulsel tidak hanya soal pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel, tetapi juga menyertakan salinan putusan Pengadilan Tipikor Makassar.

"Memang sudah dikirimkan, surat itu juga dilampiri dengan keterangan pengadilan yang mengatakan bahwa keputusan sudah inkrah. Maksudnya tidak ada upaya banding lagi yang dilakukan beliau (Nurdin Abdullah)," bebernya.

2 dari 2 halaman

Belum Diteken Mendagri

Benny mengungkapkan surat pengajuan pemberhentian Nurdin Abdullah tinggal menunggu tanda tangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Jika sudah ditandatangani Mendagri, selanjutnya surat itu akan diteruskan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Untuk administrasinya sudah selesai semua, tinggal diparaf Pak Menteri (Tito Karnavian). Intinya sudah diterima Kemendagri dan diproses di Mendagri untuk diteruskan ke Presiden," tuturnya.

Meski demikian, Benny tak bisa memperkirakan berapa lama proses pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel. Ia menegaskan pemberhentian jabatan gubernur merupakan wewenang Presiden.

Baca juga:
Divonis 5 Tahun Penjara, Nurdin Abdullah Tak Ajukan Banding
KPK Jebloskan Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ke Lapas Sukamiskin
Pemberhentian Gubernur Nurdin Abdullah, Pemprov Sulsel Tunggu Inkracht Pengadilan

"Harus ada Perpres, karena yang mengangkat dan memberhentikan itu kan Presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setdaprov Sulsel Aslam Patonangi mengatakan, proses administrasi pemberhentian Nurdin Abdullah diawali pengambilan salinan putusan dan surat keterangan bahwa kasusnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Surat itu kemudian dibawa ke Jakarta sebagai dasar penerbitan Keputusan Presiden terkait pemberhentian tetap.

"Kita serahkan ke Kemendagri, kemendagri serahkan ke Sekretariat Negara untuk penertiban Keppres tentang pemberhentian tetap Pak Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel. Itu sudah di Jakarta, sekarang kita tinggal tunggu Keppresnya datang," ucapnya.

Baca juga:
Divonis 5 Tahun Penjara, Nurdin Abdullah Tak Ajukan Banding
KPK Jebloskan Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ke Lapas Sukamiskin
Pemberhentian Gubernur Nurdin Abdullah, Pemprov Sulsel Tunggu Inkracht Pengadilan

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini