Kemendagri kembalikan 100 perda bermasalah

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendata ada 100 Peraturan Daerah yang bermasalah. Hal ini lantaran perda-perda tersebut bertentangan dengan undang-undang dan berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran.

"Kami mengembalikan ke daerah 100 perda bermasalah baik provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo dalam keterangan pers proyeksi kinerja 2015 di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/1).

Tjahjo mengatakan pengembalian tersebut merupakan bentuk evaluasi yang dijalankan oleh Kemendagri. Menurut dia, sejumlah perda tersebut dicurigai mengandung potensi korupsi.

"Kami kembalikan untuk diklarifikasi apa maksud dibuat perda tersebut dan kenapa bertentangan," kata dia.

Lebih lanjut, terang Tjahjo, jumlah ini merupakan perda yang dievaluasi dalam kurun waktu dua bulan terhitung sejak November hingga Desember 2014. Dia menerangkan terdapat beberapa perda yang diduga bermasalah tetapi proses evaluasinya belum selesai. "Jumlah total ada 202 perda," ungkap dia.