Kemendagri Belum Terima Surat Pengunduran Diri Wakil Bupati Nduga
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri menegaskan hingga saat ini belum menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge. Adapun pengunduran diri Wentius tersebut sebagai bentuk protes atas penembakan aparat terhadap warga Nduga.
"Hingga saat ini belum ada, kami belum menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar dikutip dari keterangan resmi, Minggu (29/12).
Alasan pengunduran diri Wentius tersebut dibahas dalam rapat Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Jakarta pada Jumat lalu. Hasilnya, tidak ada penembakan sebagaimana klaim Wentius.
"Tidak ada penembakan seperti yang dikatakan Wabup Nduga, apalagi ditembak oleh aparat TNI-Polri yang di sana justru notabene bertugas untuk menjaga keamanan, sekali lagi tidak ada aksi menembak warga sipil," jelas Bahtiar.
Kemendagri telah meminta agar Gubernur Papua selaku wakil pemerintah pusat di daerah untuk melakukan pembinaan kepada Wakil Bupati Nduga dan bawahannya. Kemendagri juga menyerahkan hal ini kepada pemerintah provinsi Papua untuk menanganinya dengan baik sesuai undang-undang.
"Kita sudah cek kepada pejabat Pemprov Papua bahwa surat pengunduran diri tersebut juga belum diterima oleh Pemprov Papua. Jika ada pasti kami layani dengan baik dan proses sesuai dengan ketentuan pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah," tutur Bahtiar.
Sebagai informasi, Wakil Bupati Nduga Papua Wentius Nimiangge mengundurkan diri dari jabatannya. Wentius menyampaikan hal itu di hadapan masyarakat Nduga, Papua, Selasa 24 Desember 2019.
Wentius mengaku tak sanggup melihat sejumlah kekerasan hingga pembunuhan yang menimpa warga sipil. Insiden ini juga menghilangkan nyawa ajudan dan sopir pribadi Wentius. Dia akhirnya menyatakan mengundurkan diri saat melepas jenazah sejumlah korban yang tewas dalam aksi penembakan yang terjadi di Nduga pada akhir pekan lalu.
Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Safrizal ZA kumpulkan satker Pemda Seluruh Indonesia, dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.
Baca SelengkapnyaBudi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tim Hukum Anies-Muhaimim mengaku telah meminta MK untuk menghadirkan Mensos dan Menkeu.
Baca SelengkapnyaDewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) meminta Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun menaati keputusan tentang sanksi dan tindakan organisatoris.
Baca SelengkapnyaWanita ini didatangi langsung oleh sejumlah penembak jitu guna melakukan prosedur pengamanan Presiden RI.
Baca SelengkapnyaBawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca SelengkapnyaKadispenau kini dijabat Marsekal Pertama TNI Bambang Juniar Djatmiko.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaYogyakarta menjadi provinsi dengan tingkat hidup paling tinggi. Dibuktinya dengan banyaknya lansia yang masih hidup bahagia di provinsi ini.
Baca Selengkapnya