Kejati Bengkulu Tetapkan Komisaris RSM Tersangka Korupsi Batubara, Rugikan Negara Rp500 M

Kejaksaan Tinggi Bengkulu terus mendalami Kasus Korupsi Tambang Bengkulu PT Ratu Samban Mining dengan memeriksa puluhan saksi, termasuk WNA, untuk mengungkap tuntas kerugian negara triliunan rupiah dan memastikan tata kelola sumber daya alam berjalan sesu

Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan Fadillah Marik, eks Kadis Pertambangan Bengkulu Utara 2007, sebagai tersangka ke-14 dalam kasus korupsi tambang batubara PT Ratu Samban Mining dengan kerugian negara mencapai Rp1,8 triliun. Simak detail keterlibatannya

Kejaksaan Tinggi Bengkulu melakukan penggeledahan di Kantor ESDM Provinsi Bengkulu dan rumah tersangka terkait kasus Korupsi Tambang Bengkulu yang merugikan negara hingga Rp1,8 triliun, memicu rasa penasaran publik akan perkembangan kasus ini.

Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan Inspektur Pertambangan Kementerian ESDM sebagai tersangka korupsi tambang batu bara senilai Rp1 miliar. Bagaimana modus operandi mereka?

Kepala Kejari Sumedang, Adi Purnama, mengungkap dua tersangka tersebut ialah inisial HM yang merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Sarana tahun 2019-2022

Kementerian ESDM menegaskan komitmennya untuk menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Bengkulu

Sunindyo dibawa keluar dari Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung sekitar pukul 20.53 WIB.

Terdakwa tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM diduga terlibat dalam upaya merubah Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2019.

Total sudah ada 10 tersangka ditetapkan Kejagung terkait kasus tersebut.

Ridwan keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung sekitar pukul 17.53 WIB. Dia yang telah mengenakan rompi tahanan merah muda dan tangan diborgol.

Raimel Jesaja diduga menerima suap dari pengusaha tambang.

Menurut Budi, mereka diduga terlibat sejumlah pengadaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Setiap periodenya, barang yang sudah berkekuatan hukum tetap, dilelang secara online melalui situs resmi KPK.

Dinamika Hukum Sepekan mencakup penahanan Dadan Hindayana dan Silmy Karim, penghentian kasus Wawali Bandung, serta penyidikan korupsi notifikasi perbankan oleh KPK yang menarik perhatian publik.

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan pencegahan korupsi pemerintah harus dari pejabat. Ini sejalan komitmen Presiden Prabowo, menyusul terungkapnya kasus korupsi wakil menteri dan mantan pejabat Badan Gizi Nasional.

KPK kembali memanggil Rita Widyasari untuk mendalami keterkaitannya dengan tiga korporasi tersangka kasus gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Di atas bak truk, beberapa kendaraan roda dua tampak ditutupi terpal abu-abu. Dari sela-sela penutup itu terlihat bentuk sepeda motor besar atau moge.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) produksi pertambangan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang terkait dengan kasus gratifikasi mantan Bupati Rita Widyasari.

Kebijakan ekspor satu pintu diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor nasional, termasuk memastikan kualitas dan validitas data ekspor.

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam wajib melakukan Pelaporan Ekspor DSI melalui sistem CEISA 4.0, demi pengawasan data yang lebih akurat dan mencegah praktik curang.

Danantara Indonesia memastikan transparansi tata kelola DSI, BUMN pengelola ekspor komoditas strategis, demi keberhasilan program pemerintah dan manfaat bagi pengusaha.

Penerapan aturan ekspor satu pintu untuk komoditas mineral bakal dilakukan secepatnya pada 2026.

Tri Winarno juga menekankan pentingnya transformasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri pertambangan nasional.