Kasus Sudah Deadline, Novel Baswedan Tagih Penjelasan Kapolri
Merdeka.com - Kuasa Hukum Novel Baswedan menilai Kapolri Jenderal Idham Aziz tak serius mengusut kasus penyiraman dialami penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. Kuasa Hukum menyinggung sepak terjang Jenderal Idham Aziz sejak menjabat Kapolda Metro Jaya hingga dipercaya menjadi ketua tim teknis pengusutan kasus Novel Baswedan saat menjadi Kabareskrim tak kunjung tuntas.
"Idham Aziz masih ketua tim biar dia Kapolri, ya kalo dia ngomong akan ada Kabareskrim baru diselesaikan omong kosong itu, dia kagak mau ngungkap juga," kata salah satu kuasa hukum Novel Baswedan, Saor Siagian saat dihubungi merdeka.com, Selasa (4/12).
Saor pun menagih janji Kapolri Idham Aziz bakal menuntaskan kasus Novel Baswedan saat bertemu pimpinan KPK awal November lalu omong kosong. Terlebih setelah tenggat pengusutan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan ditentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal Desember berakhir.
"Jadi kalo dibilang Wakabareskrim ini omong kosong. Idham Aziz enggak mau mengungkap peristiwa siapa penyerang itu," ujar Saor.
Desak Komnas HAM Buka Hasil Temuan
Saor mengatakan, siang ini tim kuasa hukum bakal menemui Komnas HAM. Tujuannya guna mendesak agar tim pemantauan kasus Novel Baswedan dibentuk Komnas HAM membuka secara terang teror tersebut.
Tim itu diketahui dibentuk setelah istri Novel Baswedan, Rina Emilda, melaporkan ke Komnas HAM. Tim pemantauan kasus itu beranggotakan tujuh orang dibentuk Maret 2018 lalu.
Tim ini di kepalai Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga, dengan anggota; Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. Serta unsur masyarakat, yaitu; Franz Magnis Suseno, Abdul Munir Mulkhan, Alissa Wahid dan Bivitri Susanti. Hasil investigasi tim pemantauan Komnas HAM itu kemudian diserahkan ke Kapolri yang saat itu dijabat Jenderal Tito Karnavian. Hasil itu pun bakal ditanyakan kuasa hukum Novel Baswedan ke Komnas HAM.
"Kan dulu Komnas HAM membuat tim pencari fakta soal penyerangan Novel, nah kemarin 1 Desember sesuai janji presiden supaya tuntas kan enggak ada kemajuan jadi Komnas HAM karena lembaga yang diminta waktu itu membuat tim pencari fakta diduga bahwa Novel itu kan diserang karena menjalankan kerjanya, jadi apa pertanggungjawaban Komnas sebagai lembaga negara untuk memantau kasus ini," kata Saor.
Presiden Jokowi Tunggu Laporan Kapolri
Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman, mengaku tak mengetahui perkembangan kasus Novel. Dia beralasan belum mendapat laporan dari Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.
"Iya, makanya langsung saja bicara dengan Pak Idham. Semuanya ada di beliau," kata Fadjroel, Selasa (3/12).
Mantan aktivis ini juga menolak berkomentar soal apa langkah yang akan diambil Jokowi bila kepolisian tak bisa mengusut tuntas kasus Novel. Dia hanya menegaskan, Jokowi belum menerima laporan terbaru dari Idham Azis.
"Belum ada (laporan) sih, belum ada sih. Makanya tanyakan saja ke pak Idham, apakah ada rencana melaporkan, atau apa," ucapnya.
Diambil Alih Wakabareskrim
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menyatakan, pengusutan kasus penyerangan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan tetap maksimal meski posisi Kabareskrim Polri masih kosong. Sejauh ini, lanjutnya, pengungkapan kasus Novel diambil alih oleh Wakabareskrim Irjen Antam Novambar.
"Sama sekali tidak (terpengaruh). Tim bekerja maksimal. Tunggu saja, ini masalah waktu. Insyaallah kita sangat optimis," tutur Iqbal di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).
"Diambil alih Wakabareskrim dan beberapa direktur," jelas Iqbal.
Novel Baswedan Ragu Kasus Teror Diungkap
Novel Baswedan mempertanyakan waktu yang sedemikian lama tapi belum ada titik terang untuk kasusnya. Padahal Novel Baswedan sudah beberapa kali memberikan kisi-kisi terkait pelaku yang menyiram air keras.
"Pak Jokowi sudah tiga kali ngasih deadline, kita tunggu aja kita lihat. Enggak tahu mau ngomongin apa lagi," ujar singkat Novel seusai mengisi acara yang digagas Turun Tangan Jakarta, Sabtu (9/11).
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan
Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Muncul Gerakan Salam Empat Jari, Ini Respons Anies
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi isu salam empat jari hingga gerakan tak memilih pasangan Capres nomer 2, Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMengenal Sosok Hadi Tjahjanto, Dulu Menteri ATR Kini Dilantik Jadi Menko Polhukam
Presiden Joko Widodo melantik dua menteri baru pada Rabu, 21 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaRespons Anies soal Jokowi Minta Jangan Teriak-teriak Curang
Anies Baswedan setuju dengan pendapat Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Siap Pindah ke IKN Juli 2024, Tapi Istana Wapres Baru Mau Dibangun
Jokowi Siap Pindah ke IKN Juli 2024, Tapi Istana Wapres Baru Mau Dibangun
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnya