Kasus suap lahan, KPK telusuri dugaan keterlibatan Bupati Bogor

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan pemeriksaan sembilan orang, terkait dugaan suap pengurusan izin lahan di Tanjungsari, Bogor. Dari sembilan orang itu, terdapat pejabat Pemkab Bogor dan Ketua DPRD Bogor Iyus Djuher beserta asistennya Aris Munandar.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan kasus ini menarik. Sebab berkaitan dengan kewenangan Kepala Daerah, yakni Bupati Bogor Rachmat Yasin.

"Yang menarik adalah yang mempunyai otoritas yang mengeluarkan izin tersebut, adalah kepala daerah," kata Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/4).

Bambang mengatakan, terkait kasus itu Bupati Bogor Rachmat dapat memberikan semacam konsensi untuk perizinannya. Kini tim penyidik bergerak cepat menemukan bukti-bukti keterlibatan Bupati Bogor. Tim penyidik tengah menggeledah kantor Bupati Bogor.

"Bupati itu sendiri sekarang kalau tidak salah sedang umroh," ujar Bambang.

Total jumlah yang ditangkap dalam kasus ini 9 orang. Kemarin 7 orang ditangkap KPK. Ketujuhnya adalah STT (Sentot) Direktur PT Gerindo Perkasa, sopir STT, W (Willy) swasta, sopir W, N (Nana), U (Usep) salah satu staf di pemkab Bogor, dan I (Ilham) swasta. Diketahui, W, N dan I merupakan calo tanah.

Penangkapan ini terkait pengurusan izin lokasi tanah di Kabupaten Bogor. Lokasi penangkapan berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Diduga PT Gerindo ingin memperoleh izin tanah untuk membuat pemakaman elit. Luas tanah tersebut 1 juta meter persegi atau 100 hektare. Barang bukti yang diamankan jumlahnya 800 juta.