Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasus penyiraman Novel masih gelap, Jokowi diminta turun tangan

Kasus penyiraman Novel masih gelap, Jokowi diminta turun tangan Novel Baswedan. ©2017 merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketum PP Pemuda Muhammadiyah) dan Haris Azhar beberapa hari lalu bertemu dengan penyidik KPK Novel Baswedan di Singapura. Dia meminta agar Presiden Joko Widodo segera membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Novel yang hingga kini masih buntu.

"Yang kami sampaikan dugaan dan kalau-kalau yang bisa menyampaikan pesan kepada presiden untuk segera bentuk TGPF dan pihak kepolisian termasuk ke KPK," kata Dahnil dalam jumpa pers koalisi masyarakat sipil di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/7).

Pihaknya mengaku tak bisa berharap kepada instansi lain, selain Presiden Jokowi, dalam kasus Novel tersebut. Sebab, Komnas HAM juga hingga kini tak bisa diandalkan.

"Ya itu tadi, seperti Komnas HAM sejak awal kami minta, berulang kali saya bertemu pimpinan komisioner Komnas HAM untuk segera bikin TGPF terakhir konferensi pers bersamaan dengan saya menyatakan akan membentuk TGPF tapi sampai detik ini belum dilakukan. Nah kuat dugaan karena ada pernyataan dari teman Komnas HAM ada tekanan terhadap mereka. Oleh sebab itu kami enggak bisa berharap pada institusi lain harapan tentu yang paling tinggi ke Presiden," tegasnya.

Pihaknya mendesak Presiden Jokowi agar turun tangan dalam kasus Novel. Hal ini perlu dilakukan agar tak ada kesan kasus Novel ditelantarkan.

"Senjata lain tentu teman-teman wartawan, publik, untuk mengawal kasus ini. Itulah kemudian menjadi catatan penting kami agar pengawasan kasus ini menjadi intens, jadi kami tidak mau membiarkan penanganan kasus Novel bergerak pada ruang yang gelap," pungkasnya.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu

Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu

Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen

Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen

"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.

Baca Selengkapnya
Jamuan Minggu Malam: NasDem Bilang Jokowi yang Undang, Istana Sebut Surya Paloh yang Minta

Jamuan Minggu Malam: NasDem Bilang Jokowi yang Undang, Istana Sebut Surya Paloh yang Minta

Belum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak di Pilpres, Timnas AMIN: Ada Tanda Kepanikan

Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak di Pilpres, Timnas AMIN: Ada Tanda Kepanikan

Jokowi memastikan Presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Wacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai

Wacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai

Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Mencoblos di TPS 10 Gambir

Presiden Jokowi Mencoblos di TPS 10 Gambir

Hamdy menyebut TPS 10 Gambir akan dibuka pukul 07.00-13.00 WIB.

Baca Selengkapnya
Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai

Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai

Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya