Kasus Pelindo II, RJ Lino dinilai punya backing politikus kuat

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat Pansus Pelindo II dan berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk mengusut dugaan korupsi. Direktur Pelindo RJ Lino dinilai bukan orang sembarangan dan memiliki backing elit di pusaran kekuasaan.

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti minta Pansus Pelindo II bisa membuka kasus dugaan korupsi Pelindo. Terlebih, yang menarik adalah disinyalir ada elite politik di pusat kekuasaan yang menjadi backing RJ Lino.

"Yang menarik itu yang bersangkutan RJ Lino punya koneksi kuat dengan elite politik. Kalau dilihat kemarin Jusuf Kalla juga punya koneksi dengan RJ Lino," kata Ray di sela-sela acara diskusi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (29/10).

Lebih lanjut, Ray berharap Pansus Pelindo tak masuk angin di tengah jalan. Sebab, kasus Pelindo ditunggu sebagian besar publik agar dugaan korupsi yang terjadi di lembaga tersebut dapat diungkap dan diusut.

Menurut Ray, RJ Lino merupakan orang yang kuat walaupun jabatannya hanya sebatas Direktur Pelindo. Contoh kecilnya, RJ Lino dapat mengakibatkan Komjen Pol Budi Waseso lengser dari posisinya sebagai Kabareskrim dan akhirnya dipindah sebagai Kepala BNN.

Di sisi lain, RJ Lino juga langsung dapat berkomunikasi dengan Sofyan Djalil yang kala itu masih menjabat sebagai Menko Perekonomian. Oleh sebab itu, Pansus Pelindo diharapkan dapat membuka hubungan politik siapa di belakang RJ Lino.

"Dia hanya sebatas Direktur Pelindo 2, justru yang menarik perhatian, pertanyaan saya apa yang membuat dukungan ke Pelindo ini. Tak relevan, kalau pansus itu tak mengejar dugaan korupsi, tapi dia selalu relevan kalau pansus mengapa benar dugaan ada korupsi di Pelindo. Melacak hubungan politik, di belakang RJ Lino siapa saja," jelasnya.

Di tempat yang sama, Pengamat Politik UIN Jakarta Gun Gun Heriyanto mewanti-wanti agar Pansus Pelindo jangan sampai masuk angin. Pansus diharapkan dapat menyentuh substansinya dan tidak hanya dijadikan komoditi panggung politik.

"Ini kan Pelindo memang akan menjadi panggung yang seksi dalam konteks DPR karena di situ langsung melibatkan aktor di kekuasaan. Kasus Pelindo ini bisa menjadi panggung depan DPR bisa kemudian banyak kepentingan politik juga memanfaatkan kasus ini," terang Gun Gun.

"Substansi kasus tentu berharap terbuka, bagus juga untuk publik. Jangan jadi gelembung politik, pansus itu dibuat menyentuh substansinya, secara politik mengurai proses-proses yang menyimpang. Harus ada indikator penguraian masalah-masalah," tandasnya.