Kasus Omicron Meningkat, Ketua DPRD DKI Minta Masyarakat Tidak ke Luar Negeri
Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta masyarakat untuk tidak bepergian terlebih dahulu ke luar negeri. Hal ini dikarenakan virus Omicron yang sudah masuk ke Indonesia, dan ada 310 orang yang terpapar virus Covid-19 varian baru itu.
"Ya masyarakat saya rasa jangan dulu lah pergi ke luar negeri, apalagi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sudah begitu besarnya. Istilahnya mencegat bagaimana pandemi Covid ini bisa berhenti," kata Edi kepada wartawan, Minggu (9/1).
Jika memang tetap ada yanh melakukan perjalanan ke luar negeri, dia meminta agar tidak menolak untuk diminta melakukan karantina atau istirahat di Wisma Atlet, Jakarta.
"Tapi kalau ke luar negeri tiba-tiba pas pulang ke Indonesia diistirahatkan di Hotel di Wisma Atlet ya harus terima. Karena apa, dampaknya akan ke masyarakat," tegasnya.
"Lagi kita bersih-bersih kita jaga jarak, semua kita ikutin apa yang dikatakan prokes ini, ternyata ada juga yang orang-orang seperti itu. Ya saya memohon lah di dalam negeri," tutupnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat ini, Omicron EG.5 mendominasi di tengah kenaikan kasus Covid-19.
Baca SelengkapnyaZubairi menyebut, EG.5 merupakan varian baru Covid-19 yang berkaitan erat dengan subvarian Omicron XBB.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaAni menjelaskan, JN.1 memiliki gejala yang sama seperti Covid-19 lainnya.
Baca SelengkapnyaTingkat kedermawanan global meningkat sejak pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaTren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.
Baca SelengkapnyaDinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan kenaikan kasus Covid-19 di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca Selengkapnya