Kasus Munir, rekaman Polly dan Muchdi baiknya dijadikan bukti baru

Merdeka.com - Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) mendesak penuntasan kasus pembunuhan Munir tidak dikaitkan dengan kecerobohan administrasi yang terdapat dalam Istana Kepresidenan terkait raibnya laporan TPF. KASUM menilai, pengusutan kembali kasus Munir dengan arsenikum dapat dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan beberapa langkah penting.

Sekretaris Eksekutif KASUM, Choirul Anam mengatakan, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan rekaman suara pembicaraan antara Pollycarpus dan Muchdi PR sebagai bukti baru (novum) untuk mengajukan PK atas perkara Muchdi PR dan anak tangga penyidikan keterlibatan pejabat BIN yang lain.

"Rekaman suara tersebut adalah pembicaraan dari 41 hubungan telepon antara Pollycarpus dan Muchdi PR yang menjadi temuan ketua TIM Munir saat sepulang dari Seattle, Amerika Serikat. Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri dan pihak Kejaksaan Agung mengakui itu baik secara langsung kepada KASUM maupun Publik," ujarnya dalam pers konferens di kantor LBH, Jakarta, Minggu (30/10).

"Rekaman ini walaupun ada dan dikuasai oleh polisi dan Kejaksaan Agung serta disampaikan kepada KASUM, namun itu tidak pernah digunakan dalam proses pengadilan terhadap Muchdi PR. Rekaman suara ini juga menjadi salah satu bukti kunci keberadaan pejabat BIN dalam operasi pembunuhan Cak Munir," tambahnya.

Langkah kedua, lanjut Anam, adalah dengan membentuk Tim baru bernama Tim Kepresidenan. Anam berpendapat, sulit untuk mengandalkan keberadaan Tim Pencari Fakta (TPF) yang dinilai belum memiliki perkembangan yang cukup baik.

"Pembunuhan Cak Munir adalah pembunuhan sempurna, tidak hanya menghilangkan nyawa dilakukan secara profesional namun menutup kasus ini hingga tahun ke-12. Untuk itu perlu Tim Kepresidenan yang memiliki mandat kuat dan independen. tanpa mandat yang kuat dan independen, kasus ini akan sulit untuk diungkap. Presiden Jokowi harus segera membentuknya," tuturnya.

Tidak hanya itu, kata Anam, pihaknya juga mendesak agar Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberi penjelasan lebih dalam atas statement yang disampaikan oleh mantan Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi di Puri Cikeas. Sudi menyatakan bahwa telah ada penyidikan atas keterlibatan mantan Kepala BIN Hendropriono.

Pihaknya menilai pernyataan tersebut sebagai indikasi awal usaha penutupan kasus pembunuhan Munir agar tidak sampai ke aktor intelektual oleh mantan Presiden SBY.

"Alasannya apa? karena banyak fakta dan buktiu yang menggambarkan pembunuhan ini melibatkan oknum-oknum pejabat BIN pada saat itu. Fakta dan bukti ini ditemukan dalam berbagai proses termasuk dalam kasus Pollycarpus dan Muchdi PR," pungkasnya.