Kasus Lahan Kuburan, Wabup OKU Nonaktif Divonis 8 Tahun Penjara & Hak Politik Dicabut

Selasa, 4 Mei 2021 23:32 Reporter : Irwanto
Kasus Lahan Kuburan, Wabup OKU Nonaktif Divonis 8 Tahun Penjara & Hak Politik Dicabut Wabup OKU Nonaktif Divonis 8 Tahun Penjara. ©2021 Merdeka.com/Irwanto

Merdeka.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Sumatera Selatan menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Johan Anuar dalam perkara tipikor lahan kuburan. Kejahatan terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,2 miliar.

Majelis hakim menilai terdakwa dianggap bersalah dalam perbuatan korupsi pada tahun 2012 ketika menjabat Wakil Ketua DPRD OKU dengan korupsi dengan memainkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

"Menyatakan terdakwa Johan Anuar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama delapan tahun penjara," ungkap ketua majelis hakim Erma Suharti, Selasa (4/5).

Dari fakta persidangan, hasil pajak tanah kuburan yang bermasalah karena memiliki harga jual yang lebih tinggi dari seharusnya. Lokasi TPU juga tidak bisa dibangun lantaran memiliki kemiringan setelah dilakukan studi kelayakan dan berbiaya besar jika dilanjutkan.

"Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda Rp 500 juta, apabila tidak membayar diganti dengan kurungan enam bulan penjara," ujarnya.

Terdakwa dianggap bersalah karena melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Putusan majelis hakim sama dengan tuntutan jaksa sebelumnya.

"Terdakwa diminta mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 3,2 miliar dengan ketentuan jika tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka negara dapat menyita harta benda, dan menambah pidana penjara 1 tahun," tegasnya.

Selain kurungan penjara, majelis hakim juga memutuskan pencabutan hak politik terdakwa. Hakim menilai perbuatan terdakwa tidak menunjukkan sebagai tokoh masyarakat.

"Hukuman tambahan yakni pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih selama lima tahun setelah pidana," kata dia.

Penasihat hukum terdakwa, Titis Rachmawati menilai apa yang dibacakan oleh majelis hakim terkesan dipaksakan dan tidak sesuai dengan asas keadilan hukum. Pihaknya merasa majelis hakim tidak bekerja sesuai amanat sebagai penegak hukum.

Karena itu, pihaknya akan melakukan banding. Hakim dianggap tidak sama sekali mempertimbangan pledoi yang disampaikan sebelumnya.

"Kami akan banding. Menurut saya pledoi yang kami ajukan tidak dipertimbangkan," pungkasnya. [fik]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Kasus Korupsi
  3. Palembang
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini