Kasus korupsi Sutan Bhatoegana, KPK bakal panggil anggota komisi VII

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengembangkan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembahasan APBN-P tahun 2013 di Kementerian ESDM. Penyidik akan menelisik keterlibatan anggota Komisi VII DPR lain dalam kasus yang menjerat politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana.

"KPK akan melihat fakta baru yang muncul di persidangan dan bagaimana pertimbangan hukum dari putusan. Setelah itu bakal ditindaklanjuti kalau ada permintaan dari jaksa," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi, Priharsa Nugraha dalam keterangan pers di KPK, Jakarta, Selasa (12/5).

Priharsa pun tak menepis kalau pihaknya bakal memanggil anggota Komisi VII untuk dilakukan pemeriksaan. Pasalnya, dalam dakwaan Sutan baik ketua, anggota maupun sekretaris Komisi VII menerima aliran dana dari Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno dengan dalil pemberian THR.

"Akan dipanggil, tapi yang ingin dikonfirmasi dan diperiksa untuk menguatkan dakwaan jaksa," ungkapnya.

Namun, saat disinggung pimpinan Komisi VII lainnya akan dihadirkan dalam persidangan apa tidak, Priharsa enggan mengakui hal tersebut. Dia menyebut, itu merupakan kewenangan dari jaksa.

"Tergantung jaksa. Apakah mereka menguatkan dakwaan jaksa. Jaksa fokus menguatkan dakwaan," tandasnya.

Sebelumnya, Sutan Bhatoegana didakwa dengan dakwaan berlapis oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Pada dakwaan pertama, Sutan didakwa telah menerima uang sebesar USD 140.000 dari mantan Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karyo. Pemberian itu berkaitan dengan pembahasan APBN-P Kementerian ESDM tahun 2013 di Komisi VII DPR.

Atas perbuatannya, Sutan disangka melanggar Pasal 12 huruf a subsidair Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b lebih subsidair Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk dakwaan kedua, JPU KPK mendakwa Sutan telah menerima gratifikasi, antara lain uang sebesar USD 200.000 dari Rudi Rubiandini, menerima sebuah mobil mewah bermerek Toyota Alphard senilai Rp 925 juta dari pengusaha Yan Achmad Suep, kemudian menerima uang tunai Rp 50 juta dari bekas Menteri ESDM, Jero Wacik serta mendapatkan tanah ruman sebagai posko pemenangan dari pengusaha Saleh Abdul Malik.

Atas perbuatannya, Sutan disangka melanggar Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 12 huruf B lebih subsidair Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.