Merdeka.com - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri tengah mengusut kasus dugaan korupsi pelepasan aset pertamina pada 2011 berupa tanah di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Untuk mengungkap kasus ini, penyidik menggeledah sembilan ruangan gedung Pertamina, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (7/6).

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, pelepasan aset Pertamina dilakukan tanpa prosedur yang sesuai. Bahkan, dalam kasus ini kerugian negara mencapai Rp 9,4 Miliar.

"Maka bisa ditentukan itu tadi sudah saya sampaikan kerugian negara diperkirakan Rp 9,4 Miliar," katanya di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Kamis (8/6).

Kendati begitu, diakui Martinus sampai sejauh ini penyidik belum menetapkan tersangka. Dia mengatakan penyidik masih mendalami siapa saja yang bertanggungjawab atas kasus ini.

"Sampai saat ini masih akan kita dalami dan kemudian nanti akan kita sampaikan apakah pembelinya ini dalam korporasi atau perorangan atau swasta," ujar dia.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengungkapkan, sampai saat ini penyidik telah memeriksa 21 orang saksi. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat penyidik akan segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

"Sudah diperiksa 21 orang saksi yang kemudian penggeledahan yang dilakukan untuk melengkapi proses penyidikan dalam kaitan untuk menentukan tersangka yang akan didapat setelah dilakukan gelar perkara untuk menentukan siapa tersangkanya," pungkas Martinus.

Diketahui, kasus dugaan korupsi pelepasan aset Pertamina ini terjadi pada 2011 lalu. Aset yang dilepas oleh Pertamina ini berupa tanah di seluas 1.088 meter persegi di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Dianggap ganjal, pada tahun 2016, polisi melakukan penyelidikan terhadap pelepasan aset Pertamina tersebut. Kemudian, pada awal 2017, penyidik akhirnya menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan.