Kasus Hambalang, KPK periksa lagi anak buah Nazaruddin
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hari ini lembaga antikorupsi itu kembali memanggil anak buah terpidana kasus suap pembangunan Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin, Marisi Matondang.
Marisi diketahui menjabat sebagai Direktur PT Mahkota Negara dan PT Berkah Alam Melimpah. Keduanya adalah anak perusahaan Grup Permai milik Nazaruddin, yang juga suami terdakwa kasus korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Neneng Sri Wahyuni.
"Marisi Matondang diperiksa sebagai saksi buat tersangka DK, AAM, TBMN," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha lewat pesan singkat, Selasa (23/7).
Ini adalah pemeriksaan kedua buat Marisi, lantaran pada panggilan pertama dia tidak hadir. Hingga kini, Marisi belum terlihat di Gedung KPK.
Selain Marisi, dalam perkara sama KPK juga memeriksa Komisaris PT Metaphora Global Solusindo (MGS), Muhammad Arifin. Dua petinggi PT MGS juga diperiksa, antara lain Direktur Utama PT MGS Rizal Syarifudin, dan Direktur Operasional PT MGS, Asep Wibowo.
Seorang staf PT MGS juga diperiksa terkait kasus Hambalang, yakni Joko Bintoro.
Dalam beberapa persidangan kasus korupsi, majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kerap meminta Marisi dijadikan tersangka. Itu karena dia sering berbelit dalam memberi keterangan.
Sementara PT MGS adalah konsultan perencana proyek Hambalang. Mereka mengonsep pengerjaan proyek Hambalang bersama mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram, serta pemilik CV Rifa Medika, Lisa Lukitawati Isa. Lisa adalah pengusaha alat olahraga yang ikut terlibat memasok dalam proyek bernilai Rp 2,5 triliun itu.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca SelengkapnyaKedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaAkulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (25/3) kemarin.
Baca SelengkapnyaFajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK serta mengedepankan hubungan yang sehat dan saling memahami.
Baca SelengkapnyaKPK akan meminta klarifikasi Menteri Bahlil Lahadalia terkait perizinan pertambangan nikel
Baca Selengkapnya"Pokoknya komitmen antikorupsi harus dibuktikan dengan perbaikan sistem, peningkatan aparat yang bersih, itu yang paling pokok," kata Cak Imin.
Baca SelengkapnyaMereka juga berharap PPP juga akan ikut menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu.
Baca SelengkapnyaKKP akan membangun Kampung Nelayan Modern (Kalamo), di Pantai Ancol Plengsengan.
Baca Selengkapnya