Kasus Century, Sri Mulyani harus tanggung jawab cairkan Rp 673 M

Merdeka.com - Dalam mengungkap kasus skandal Bank Century, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Washington DC beberapa waktu lalu. Partai Demokrat berharap hasil pemeriksaan KPK membuahkan titik terang bagi pengungkapan kasus yang merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun.

Anggota Timwas Century dari Fraksi Demokrat Achsanul Qosasi mengatakan, pihaknya mendukung penuh apabila memang ada informasi baru yang diperoleh KPK terkait hasil pemeriksaan Sri Mulyani di Amerika.

Walaupun, kata dia, baik Sri Mulyani dan mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono telah hadir dalam rapat Timwas Century beberapa waktu lalu.

"Pak Boediono dan Ibu Sri Mulyani keduanya sudah kita panggil dalam rapat Timwas dan menjelaskan tentang rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK)," jelas Achsanul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/5).

"Sehingga menurut pendapat saya, apabila ada info-info baru dari bu Sri Mulyani . Dan untuk kepentingan Bank Century ini, Demokrat akan pasti mendukung dan kita akan senang apabila bisa dituntaskan dalam tahun 2013 ini," imbuhnya.

Menurut Achsanul, sebagai pejabat KSSK, Sri Mulyani hanya bertanggung jawab terhadap pencairan dana sebesar Rp 637 Miliar. Bukan seperti tuduhan yang digulirkan bahwa Sri Mulyani bertanggung jawab penuh atas skandal Bank Century.

"Informasi dari Bu Sri Mulyani tetap seperti apa yang kita terima saat beliau dipanggil. Bu SM bertanggung jawab terhadap Rp 637 M terhadap FPJP. Apakah ada hal-hal yang dibicarakan dalam rapat antar FSSK dan sebagainya kita tinggal tunggu," tegas dia.

Dia berharap, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan KPK terhadap Sri Mulyani membuahkan hasil. Komisi XI juga berencana mengundang KPK terkait hal itu.

"Hasil pemeriksaan Ibu SM oleh KPK kemarin akan dilaporkan ke komisi XI. Kita ingin tahu, jangan sampai seperti sebelumnya beritanya dahsyat tapi isinya enggak ada," tutur dia.

Di tempat terpisah mantan Wapres Jusuf Kalla berharap KPK segera mengusut tuntas megaskandal ini.

"Saya harap cepat selesai, dan ini kan kasus terbesar dari yang ada dan sudah terlalu lama." katanya.