Kasasi ditolak MA, Fahri Hamzah kembali menang lawan PKS

Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Partai Keadilan Sejahtera atas perkara perseteruannya dengan Fahri Hamzah. Wakil ketua DPR itu melawan partainya karena menolak dipecat.

Babak pertama dimulai saat Fahri Hamzah menggugat PKS ke meja hijau. Gugatan Fahri dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 November 2016. Tidak hanya itu, PKS juga diwajibkan membayar Rp 30 miliar kepada Fahri.

Tak terima, PKS ajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun kalah lagi. Hingga akhirnya PKS mengajukan kasasi. Di Mahkamah Agung, permohonan PKS ditolak. Perkara itu mengantongi Nomor 607 K/PDT.SUS-Parpol/2018. Berkas ini diputus pada 30 Juli dengan susunan ketua majelis kasasi Takdir Rahmadi dengan anggota Nurul Elmiyah dan I Gusti Agung Sumantha.

"Tolak," seperti dilansir di website MA, Kamis (2/8).

Fahri Hamzah bersyukur bisa kembali menang melawan partainya. Melalui akun twitter pribadinya, Fahri mengungkapkan rasa syukurnya itu. "Terima kasih doanya. Saya malah baru dapat berita dari media. Saya akan ketemu lawyer siang ini," kata Fahri.

Meski begitu, Fahri tetap menginginkan jalan damai dengan PKS. "Sampai hari ini ketika Mahkamah Agung telah merilis pengumuman keputusan menolak kasasi pimpinan PKS maka mental saya tetap islah. Tuntunan agama meminta kita selalu mengusahakan perbaikan (Islah) sampai detik terakhir. Dan saya merasa telah mengupayakan," jelasnya.

Kecurigaan PKS

Tim Advokasi Hukum PKS, Zainudin Paru masih menunggu surat pemberitahuan resmi putusan dari MA. Hanya saja, dia mengaku heran karena putusan kasasi ini diproses sangat cepat.

"Artinya perkara ini kelihatannya menjadi atensi lebih dari Mahkamah Agung di tengah ribuan perkara kasasi (Perdata Umum) yang masuk ke Mahkamah Agung," ujarnya melalui pesan singkat.

Dia juga heran lantaran perkara ini diregister dalam dua register di dua Kepaniteraan Perdata yang berbeda. Sebelumnya diregister di Panitera Muda Perdata Khusus (Partai Politik) dengan Nomor Register: 607 K/Pdt. Sus-Parpol/2018 pada 2 April 2018. Kemudian dipindah ke Perdata Umum diikuti dengan perubahan Nomor Register perkara menjadi Nomor: 1876 K/PDT/2018.

"Apakah kasus ini begitu istimewa karena Penggugatnya seorang Wakil Ketua DPR?'" katanya heran.