Kasad Sebut Unair, TNI, BIN Siap Perbaiki jika Ada Kekurangan terkait Obat Covid-19
Merdeka.com - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Andika Perkasa, mengatakan obat Covid-19 temuan Universitas Airlangga bekerja sama dengan BIN dan TNI masih dalam peninjauan BPOM. Pihaknya masih menunggu hasil review dari BPOM apakah nantinya ada kekurangan atau tidak.
"Jadi dari BPOM akan mereview kalau memang ditemukan ada kekurangan dalam uji klinis, kami siap memperbaikinya. Kami tinggal menunggu sampai hasil review itu selesai," ujar Andika di Kantor Gubernur DIY, Rabu (26/8).
Andika mengaku obat Covid-19 hasil kerjasama 3 lembaga itu telah melalui uji klinis. Dari hasil uji klinis itu kemudian obat diserahkan ke BPOM untuk direview.
"Uji klinis sudah diselesaikan oleh tim beserta semua yang kerjasama. Nah kami serahkan ke BPOM 19 Agustus. Di situ memang pertama kali diserahkan hasilnya maupun corrective and preventive action atau capa," papar Andika.
BPOM Nilai Obat Covid-19 Unair Belum Valid
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sudah melakukan inspeksi pertama terkait uji klinis obat Covid-19. Obat tersebut hasil penelitian Universitas Airlangga, Badan Intelijen Negara, Polri, dan TNI AD. Kepala Badan POM Penny K Lukito mengatakan pihaknya menemukan hasil uji klinis obat tersebut belum valid.
"Status yang kami nilai adalah masih belum valid jika dikaitkan dengan hasil inspeksi kami," kata Penny dalam siaran telekonferensi, Rabu (19/8).
Penny mengatakan pihaknya memiliki koreksi terhadap uji klinis tersebut. Pertama obat tersebut belum bisa merepresentasikan populasi. Menurut dia, suatu penelitian harus dilakukan secara acak sehingga bisa mewakili masyarakat Indonesia.
"Jadi dari pasien sebagai subjek yang dipilih menunjukkan sampel acak seperti protokol yang ada. Misalnya variasi demografi dari derajat keparahan, sakitnya kan derajat ringan, sedang, parah tapi subjek dengan obat uji ini tidak merepresentasikan keberagaman atau acak itu validitas suatu riset," ungkap Penny.
Selain itu, BPOM juga menemukan dalam uji klinis tersebut orang tanpa gejala (OTG) diberikan obat terapi. Padahal, kata Penny, dalam protokol penelitian OTG tidak perlu diberikan terapi obat.
"Padahal OTG tidak perlu diberikan obat. Karena dalam protokol bukan OTG kita mengarah penyakit ringan, sedang dan berat," jelas Penny.
Selanjutnya, lanjut Penny, dalam uji klinis tersebut harus memiliki representasi. Namun saat ini, hasil uji klinis tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan jika dibandingkan dengan terapi standar.
"Jika penelitian harus menunjukkan satu riset ada menunjukkan suatu yang interfensi baru tersebut memberikan hasil yang cukup signifikan dibandingkan terapi standar, asitomisin itu tidak signifikan terlalu besar. Jadi perlu ditindaklanjuti lagi," ungkap Penny.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaKemenkes memperoleh beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19, salah satunya datang dari Kota Bandung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Momen lucu Bintara Polisi bujangan dan komandannya saat kenaikan pangkat. Disiram air supaya cepat laku. Begini ulasannya.
Baca SelengkapnyaKarnita meminta warga untuk menjaga jarak aman dan agar tidak berbuat macam-macam yang bisa mengancam keselamatan.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaSiskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca Selengkapnya