Pencurian Ikan di Natuna, Jimly Sebut Penenggelaman Kapal Perlu Dijalankan Lagi

Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jimly Asshiddiqie memandang kebijakan penenggelaman kapal yang pernah dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di periode sebelumnya perlu untuk kembali digelar. Sebagaimana diketahui, Susi amat dikenal dengan slogan 'Tenggelamkan!' untuk kapal pencuri ikan.

Menurut dia, tindakan tegas terhadap kapal-kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia sudah selaiknya dijalankan. Hal ini menanggapi masuknya kapal-kapal ikan China ke perairan Natuna.

"Ke depan, ada baiknya kebijakan yang dipraktikkan oleh Bu Susi Kemarin, periode yang lalu itu dipraktikkan lagi, diterapkan lagi," kata dia, di Jakarta, Senin (6/1).

Dengan begitu, lanjut dia, kapal-kapal yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia dapat ditindak secara tegas. Indonesia tidak perlu segan-segan menenggelamkan kapal-kapal tersebut.

"Jadi semua kapal pencuri itu ya ditembak saja, ditenggelamkan," tegas Jimly.

Menurut dia, penenggelaman kapal pencuri ikan tidak ada hubungannya dengan hubungan antara Indonesia dengan negara lain. Penenggelaman, dilakukan kepada oknum yang mengambil sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

"Jadi kita harus menghadapinya bukan masalah hubungan antarnegara tapi pelaku pencurian ikan di laut ZEE kita," tandasnya.

Pegang Ucapan Menlu Retno

Terkait perbedaan sikap para menteri terhadap kapal asing di Natuna, Jimly mengatakan mengacu pada ucapan Menlu Retno Marsudi dinilai tegas karena memprotes keras kebijakan Tiongkok mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia di laut Natuna.

"Karena yang paling menguasai masalah dalam hubungan luar negeri itu menteri luar negeri. Itu yang kita pegang. Jadi Menhan maupun Menteri Luhut itu kan daerah medsos bebas begini semua orang tanya, semua orang jawab. Tapi itu nggak bisa jadi pegangan," ungkapnya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1).

Dia pun enggan mempersalahkan Menhan Prabowo dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan yang pernyataannya terkesan lembek.

"Enggak. Saya rasa itu salah ucap saja. Karena baik Menhan maupun Menko itu kan hanya respons ditanya wartawan mungkin kaget lalu menyampaikan sikapnya yang cenderung prudent, hati-hati," jelas dia.

Hanya memang, di tengah naiknya tensi publik dalam menanggapi isu Natuna, pernyataan Prabowo dan Luhut memantik respon masyarakat dan dipandang sebagai sikap yang lunak terhadap China.

"Jadi niatnya baik, hati-hati, tapi mesti jangan diucapkan begitu diucapkan orang jadi marah. Ketika orang lain lagi marah lalu diucapkan seperti ngerem kemarahan walaupun niatnya baik orang jadi marah," kata Jimly.

"Jadi yang kita pegang cukup statement resmi ketika mereka rapat antarkementerian waktu rapat koordinasi menteri luar negeri sudah memberi statement ada empat poin, itu saja yang jadi pegangan," tandasnya.