Merdeka.com - Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Bali (SJB) kembali mendatangi Kantor Wilayah Hukum dan Ham Bali, Denpasar, Bali, Senin (28/1). Hal ini bertujuan untuk memastikan surat petisi tentang pencabutan remisi perubahan dari seumur hidup menjadi 20 tahun kepada I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Radar Bali AA Prabangsa.

Para puluhan jurnalis ini, melakukan audiensi dengan Kepala Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Provinsi Bali, Sutrisno. Dalam audiensi tersebut, Koordinator SJB, Nandhang R. Astika menyampaikan, kedatangannya memastikan surat petisi diantar dan dibawa ke Jakarta oleh Kepala Kanwilkum HAM Bali Sutrisno.

Selain itu, dalam audiensi tersebut, meminta salinan dokumen penilaian terhadap Susrama dari Rutan Bangli. Surat tersebut terkait mengapa mantan Caleg PDIP Tahun 2009 itu layak mendapatkan remisi.

"Kami ke sini, yakni meminta salinan surat pertimbangan. Mengapa Susrama layak mendapat remisi dan memastikan petisi kami dibawa ke Jakarta," ujar Nandhang.

Sementara Sutrisno, Kepala Kemenkum HAM Provinsi Bali menyampaikan, bahwa pada Selasa (29/1) besok, pihaknya akan ke Jakarta untuk membawa langsung aspirasi para SJB dan petisi yang menolak pemberian remisi kepada Susrama.

"Besok siang saya berencana ke Jakarta dan akan membawa petisi ini kepada Menteri atau Ditjenpas. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan. Surat kami nanti ada dua, pertama berkaitan dengan situasi terkini seperti adanya unjuk rasa dan lainnya, dan surat penyampaian berkaitan dengan petisi," ujarnya.

audiensi wartawan dengan kepala kanwil kemenkum ham bali ©2019 Merdeka.com/kadafi

Sutrisno juga menjelaskan, bahwa pihaknya masih belum melaksanakan atau mengeksekusi tentang pengajuan remisi kepada kepada I Nyoman Susrama.

"Untuk remisi belum kita laksanakan, karena ada kesalahan ketik masa tahanan itu. Sehingga sampai sekarang kita masih menunggu perbaikan dari Jakarta. Dan sampai sekarang belum ada, sehingga remisi itu belum kita laksanakan," ujarnya.

"Ini memang murni kesalahan ketik. Kita lakukan perbaikan dulu. Karena secara hukum kalau tidak ada perbaikan tentu salah kita. Sampai sekarang kita belum eksekusi. Itu tuntutannya akan saya sampaikan semua, ke Menteri (Yasonna H Laoly)," ujarnya.