Merdeka.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menyatakan, jika kasus yang menjerat Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Viktor Laiskodat tetap berlanjut. Karena memang pihaknya merasa belum pernah mengeluarkan SP3 atas kasus tersebut.

"Siapa yang bilang SP3? Belum ada," kata Ari di kantor Bareskrim Polri, di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Dirinya pun menegaskan, kasus yang menjerat Viktor masih terus diproses. Dan saat ini pihaknya masih membutuhkan keterangan dari beberapa ahli. Selain keterangan dari ahli, sudah ada 20 orang yang sudah dimintai keterangan dalam kasus ini.

"Iya masih, masih dalam proses kita melengkapi dari keterangan-keterangan kan gitu. Kalau enggak salah, sudah ada 20 orang dimintai keterangan," tegasnya.

Yang dimaksud 20 orang yang sudah diperiksa itu merupakan orang-orang yang memang ada di sekitar saat Viktor melakukan pidato pada Selasa (1/8) lalu, di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

"Yang ada di sekitar lokasi, kita minta keterangan ahli bahasa, bahasa Indonesia dengan versi Kupang kita dalami, supaya kita enggak keliru," ujarnya.

Mengenai penelitian Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR soal adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Viktor, penyidik masih menunggu hasil rekomendasi tersebut. Pasalnya, untuk mengusut tuntas kasus ini harus ada keputusan dari MKD apakah terlapor melanggar etik sebagai anggota dewan atau tidak.

Sehingga perlu diuji ucapan Viktor itu dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat yang sedang menjalankan tugas atau sebagai pribadi sesuai UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 tentang Imunitas Anggota DPR Pasal 224 Ayat (1) dan (2).

"Di sana (MKD) kan ada peran dan fungsinya. Mereka akan kerja pasti. Kita (polisi) kerja seiring," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak menuturkan, penghentian kasus Viktor karena hak imunitas melekat dalam diri Viktor ketika dia berpidato menyinggung soal berdirinya khilafah.

"Itu kita dapat informasi bahwa dia laksanakan pada saat reses dan melaksanakan tugas ada surat tugas. Sehingga berlaku hak imunitas diatur UU MD3. Itu berarti hak imunitas anggota DPR," ujar Nahak saat ditemui usai peluncuran buku Kapolri di LIPI, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Sebelum memutuskan menghentikan kasus ini, pihaknya sudah melakukan kajian dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi. Polisi kembali menegaskan hak imunitas yang melekat dalam diri Viktor.

"Pidananya sudah enggak mungkin karena imunitas. Bukan enggak ada unsur pidana tapi ada hak imunitas yang melindungi dia. Pidana mungkin ada. Tapi dia anggota DPR," tegasnya.

Sebuah video Viktor Bungtilu Laiskodat di Nusa Tenggara Timur beredar luas. Isinya, Viktor menuding empat partai yang mendukung berdirinya khilafah di Indonesia. Dalam video berdurasi 02.06 menit itu, Viktor awalnya menyebut adanya kelompok ekstremis yang tidak menginginkan dasar negara NKRI. Mereka ingin bentuk negara khilafah.

"Mau bikin satu negara, dong mau di negara NKRI, dong mau khilafah. Ada sebagian kelompok ini yang mau bikin negara khilafah," ujar Viktor dalam video tersebut.

Lalu dia melanjutkan, kelompok-kelompok ini mendapat dukungan politik dari partai. Setidaknya ada empat partai yang disebut Viktor mendukung terbentuknya khilafah.

"Celakanya partai pendukung ada di NTT. Yang dukung khilafah ini ada di NTT itu nomor satu Partai Gerindra, nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, nomor empat itu PAN. situasi nasional ini partai mendukung kaum intoleran," tegasnya.