Jumlah Penerima BLT Berkurang 1.000 Orang, Warga Jayawijaya Demo Kantor Pos Wamena
Merdeka.com - Sekitar 200 warga Distrik Wouma di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, melakukan demonstrasi damai ke Kantor Pos Indonesia (Posindo) Wamena untuk mempertanyakan mengapa mereka tidak lagi menerima bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan pemerintah pusat.
Koordinator aksi, Kaitanusik Ikinia di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Kamis (12/8), mengatakan tahun-tahun sebelumnya warga Wouma yang menerima BLT sebanyak 1.603 orang, namun belakangan jumlah penerima berkurang tanpa alasan yang jelas.
"Tetapi saat ini yang keluar (yang terdaftar untuk menerima) hanya 285 orang saja, sebagian besar tidak dapat lagi," katanya seperti dikutip dari Antara.
Mereka mempertanyakan pengurangan jumlah penerima bantuan dana tersebut. Menurut mereka, sebagian besar yang tidak menerima merupakan warga Wouma.
Mereka mengharapkan Posindo, Dinas Kependudukan dan Dinas Sosial berkoordinasi ulang terkait data penerima yang telah berkurang karena awalnya operator bantuan sosial tingkat distrik sudah memasukkan data penerima ke pemerintah.
"Kecurigaan kami pasti ada permainan antara kepala distrik, operator distrik dan dinas sosial dan kantor pos, karena awal 1.603 orang sudah pernah dapat tetapi sekarang hampir 1.000 orang lebih tidak dapat. Ini ada apa, padahal mereka ini masyarakat setempat yang sangat membutuhkan," katanya.
Mereka memberikan waktu hingga Senin, (16/8) untuk Dinas Sosial, Dinas Kependudukan serta Posindo memberikan jawaban terkait pengurangan data penerima.
"Kami kasih waktu sampai hari Senin depan, dengan harapan 1.603 orang yang pernah dapat bantuan sosial itu harus direalisasikan dan semua harus dapat. Sementara kami tunggu proses itu, sebagai jaminan kami akan palang material galian C di Wouma," katanya.
Warga lainnya, Fabianus Lagoan, mengatakan aksi mereka untuk mempertanyakan hak warga 7 kampung terkait penerimaan bantuan langsung tunai (BLT).
"Persoalannya adalah masalah data penerima. Ini ada yang tipu-tipu, sehingga masyarakat tetap (penduduk asli Wouma) ada yang tidak dapat," katanya.
Mereka belum mendapatkan penjelasan mengapa pada tahap pertama mereka menerima bantuan, namun pada tahap kedua mereka tidak menerima.
"Pada tahap kedua tidak dapat, padahal nama sudah ada, kartu sudah ada, kenapa tahap pertama kita dapat lalu tahap sekarang kita tidak dapat. Ini yang masyarakat keluhkan," katanya.
Kepala Posindo Wamena La Oli menjelaskan kepada massa bahwa penyaluran bantuan yang dilakukan posindo, berdasarkan data yang diterima dari pemerintah pusat.
"Data yang kami pakai ini data yang diberikan kementerian. Tentang kurang dan lebih (pengurangan atau kelebihan jumlah penerima) itu kami tidak tahu. Kalau data itu (yang dimiliki warga) tidak cocok dengan data kementerian, silakan komplain kepada saya dan saya bertanggung jawab," katanya.
Karena tuntutan masyarakat, Posindo pada hari yang sama menyalurkan bantuan dana untuk warga distrik tersebut. Bantuan disesuaikan dengan daftar penerima yang diperoleh dari pemerintah pusat.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
Baca SelengkapnyaSejumlah petugas berkaos putih dengan memakai topi senada pun terlihat mengawal dropping kantong-kantong kain tersebut.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Komandan wilayah Polda Papua Barat dan TNI telah bertemu untuk komunikasi dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik,"
Baca SelengkapnyaBawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaIni sosok wanita yang bisa menemui Presiden Jokowi tanpa dicegah Paspampres. Tenyata punya jabatan penting di Istana.
Baca SelengkapnyaBayu mengatakan informasi 3 KKB yang tertembak diperoleh dari informan dalam kelompok Yoswa Maisani.
Baca SelengkapnyaBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).
Baca SelengkapnyaSeperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca Selengkapnya