Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JPU cecar saksi soal email proyek e-KTP adalah arisan skala besar

JPU cecar saksi soal email proyek e-KTP adalah arisan skala besar ilustrasi sidang tipikor. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Taufik Ibnugroho mengkonfimasi kepada dua saksi yaitu Direktur Keuangan PT Quadra Solution, Willy Nusantara Najoan dan karyawan swasta, Setyo Dwi Suhartanto dengan terdakwa Andi Narogong dalam kasus proyek e-KTP. Salah satu yang dikonfirmasi yaitu terkait adanya surat elektronik atau email yang ditujukan kepada beberapa orang yang tergabung konsorsium peserta lelang terkait tender proyek e-KTP.

"Ini email kepada Mayus Bangun (karyawan PT Astragraphia), Agus eko Pribadi (Karyawan Perum Percetakan Negara RI), PT Quadra, Indi, suwandi, invanto indra," kata JPU Taufik di ruang sidang pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (25/9).

Kemudian, Taufik pun membacakan surat tersebut. Bunyinya terkait walaupun lelang proyek e-KTP sudah resmi diumumkan, persaingan antara PNRI dan PT Astraphia tetap berjalan.

"Walaupun, seharusnya mereka berdua saling bersaing dalam kompetisi sehat kompetisi diganti komisi, itulah kenyataannya," kata Taufik sambil membacakan email tersebut.

Kemudian dalam email tersebut, proyek e-KTP tersebut adalah arisan berskala besar, mega kolusi dan mega korupsi.

"Konsorsium Murakabi walaupun nantinya kalah terlihat menyandang nama Setya Novanto, Bendahara Golkar yang terdeteksi lewat Iparnya Irvanto Indra sampai di manakah peranan orang kuat Setya Novanto ini?" lanjut Taufik membacakan email tersebut.

Kemudian kata dia, lampiran tersebut adalah lampiran dokumen standar beberapa nama yang terdahulu. "Setyo Suhartono dari PNRI, Mayus Bangun dari Astagraphia, Ir Agus Eko Priyadi dari PNRI, Indi dari Quadra, Suwandi dari suplier HP, Irvanto Indra adik ipar Setya Novanto dari Murakabi," lanjut Taufik.

Kemudian setelah membacakan email tersebut, Taufik langsung bertanya kepada Willy Nusantara Najoan dan Setyo Dwi Suhartanto.

"Ini dari siapa yang saksi tahu?" tanya Taufik kepada Willy.

Kemudian, Willy pun menepis tidak mendapati email tersebut. Dia pun tidak merasa di situ. "Sebagai belonging pribadi saya itu saya tidak merasa dan saya tidak pernah apakah ada nama saya di email situ?" kata Willy.

Kemudian Taufiq menanyakan kembali kepada Willy soal email tersebut. Tetapi, Willy tetap menepis hal tersebut. "Tidak pak saya tidak tahu," kata Willy.

Kemudian Taufiq kembali menanyakan kepada Setyo terkait email tersebut. Tetapi Setyo pun menepis hal tersebut. "Pak Setyo Suhartono tahu dari mana? ada keterangan ini," kata Taufiq.

"Tidak," jawab Setyo.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ditjen Pajak Kirim Surat Cinta Via Email ke 25 Juta Wajib Pajak, Begini Isinya

Ditjen Pajak Kirim Surat Cinta Via Email ke 25 Juta Wajib Pajak, Begini Isinya

Masyarakat diminta cermat bila menerima surat cinta terkait pembayaran pajak. Pasalnya, Ditjen Pajak tak ingin wajib pajak tertipu oleh modus penipuan.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Besaran Pajak Aset Kripto Diminta untuk Ditinjau Ulang, Ini Sederet Alasannya

Besaran Pajak Aset Kripto Diminta untuk Ditinjau Ulang, Ini Sederet Alasannya

Saat ini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang dikenakan di Indonesia, yaitu pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak tambahan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya

Pemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya

Pemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.

Baca Selengkapnya
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan SIREKAP Transparan, Tidak Diatur Memenangkan Pihak Tertentu

KPU Pastikan SIREKAP Transparan, Tidak Diatur Memenangkan Pihak Tertentu

KPU RI memastikan, tujuan SIREKAP digunakan adalah untuk memotret proses penghitungan suara di TPS

Baca Selengkapnya
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.

Baca Selengkapnya