Jokowi soal SPDP Agus-Saut: Saya minta hentikan jika tak cukup bukti

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kasus pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang yang membelit Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Saat ini, Bareskrim Polri telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas kasus itu.

Jokowi yang ditemui usai pemberian nama pesawat N219 meminta, kasus tersebut dihentikan jika tidak memiliki bukti yang kuat.

"Yang tidak berdasarkan bukti dan fakta, saya udah minta dihentikan," tegasnya di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, penegakkan hukum di Tanah Air tidak boleh memicu kegaduhan.

"Ada proses hukum tapi jangan sampai ada tindakan kegaduhan," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga memastikan hubungan KPK dan Polri tetap baik-baik saja.

"Hubungan KPK polri baik-baik saja, saya minta tidak ada kegaduhan," ujarnya.

Seperti diketahui, Kuasa Hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi melaporkan dua Pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, pada Senin (9/10) lalu. Keduanya dilaporkan dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang.

Keduanya itu dilaporkan dan disangkakan dengan asal 263 Pasal 55 ayat 1dan pasal 421 KUHP, dengan tuduhan membuat surat keterangan seolah benar dan penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan tugas tindak pidana korupsi.