Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan 2.010 sertifikat tanah untuk rakyat di Gelanggang Pemuda Bahteramas, Kota Kendari. Dia meminta para penerima bijak dan cermat, jika ingin menggadaikan sertifikatnya untuk meminjam uang di bank.

"Kalau misalnya dapat Rp 300 juta, gunakan seluruhnya untuk modal usaha, modal kerja, modal investasi. Jangan dipakai yang aneh-aneh dulu," kata Jokowi di GOR Bahteramas Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Sabtu (2/3).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa seharusnya sudah terbit 126 juta sertifikat. Namun, hingga tahun 2015 baru 46 juta sertifikat yang sudah diterbitkan.

"Berarti masih kurang 80 juta yang belum sertifikat. Berarti bapak ibu sekalian sangat beruntung sudah pegang tanda bukti hak hukum atas tanah. Sebelumnya setahun kita hanya memproduksi sertifikat itu 500 ribu. Sehingga, kalau 80 juta artinya kita harus nunggu 160 tahun untuk dapat sertifikat," jelas dia.

Jokowi pun memerintahkan Menteri ATR/BPN mempercepat proses sertifikasi tanah untuk rakyat ini, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menurut dia, percepatan penerbitan sertifikat ini untuk menghindari sertifikat lahan yang terjadi antarmasyarakat, maupun antara masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah.

"Di semua provinsi ada semua, enggak di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Papua, Maluku, semuanya ada karena memang belum pegang ini tanda bukti hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dalam kesempatan ini, Jokowi ditemani Ibu Negara Iriana, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Hadir pula Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.

Jokowi menegaskan pemerintahannya terus berkomitmen mempercepat sertifikasi tanah di semua provinsi. Jokowi mengatakan proses penerbitan sertifikat akan menjadi lebih mudah dengan bantuan patok batas tanah.

"Lapangannya kita harus tahu, lapangannya sebetulnya seperti apa sih kok dulu lambat sekarang bisa cepat? Saya pengin melihat itu, pengin melihat lapangannya kayak apa. Kalau sekarang urusannya hanya pemilik dengan pemilik rampung. Dapat koordinat, langsung ketemu semuanya tadi. Gampang, cepat sekali," lanjutnya.

"Sehingga inilah yang dulu 500 ribu (sertifikat) per tahun sekarang sudah 7 juta, tahun 2018 sudah 7 juta, tahun ini 9 juta per tahun. Loncatannya bisa berapa kali? Hampir 20 kali lipat," sambung dia.

Usai melihat proses di lapangan, Jokowi optimis semua lahan yang ada di Indonesia segera tersertifikasi, agar tak ada lagi sengketa lahan. Terlebih, kata dia, proses pengukuran tanah kini bisa lebih cepat karena tidak menggunakan theodolite lagi.

"Ya saya yakin lebih. Insya Allah lebih. Sudah lebih semua terus. Kan kemarin 5 juta (targetnya) lebih 5,4 (juta). Tujuh juga, lebih lagi menjadi 9,4 (juta). Tahun ini 9 juta, enggak tahu nanti jadi berapa lagi. Yang jelas kita di lapangan sekarang tahu, ternyata sudah tidak memakai theodolite lagi. Tidak satu per satu," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menargetkan seluruh bidang tanah di daerahnya sudah tersertifikasi pada 2025. Dia juga bakal mengimbau warga Sultra agar berlomba-lomba membuat sertifikat.

"Tempat ini akan jadi tonggak dan saksi sejarah dimulainya tanda batas tanah yang disaksikan oleh Pak Jokowi dan ibu. Ini juga akan dikenang oleh anak cucu kita. Kami sambut baik pencanangan tanda tapal batas karena ini salah satu bagian dari program nasional yakni sertifikat tanah," tutur Ali Maziz.