Jokowi Minta Mendes Buat Pedoman Padat Karya Tunai Agar Cepat Tersalurkan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapatkan laporan pada akhir Maret dana desa belum disalurkan dengan maksimal. Sebab itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta meminta kepada Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar untuk membuat pedoman agar program padat karya tunai bisa diterapkan.
"Saya minta dari Kemendes membuat pedoman, memberikan panduan agar program padat karya tunai bisa betul-betul masif dan tepat sasaran," ungkap Jokowi saat rapat terbatas terkait Percepatan Program Padat Karya Tunai bersama Menteri Indonesia Maju melalui siaran telekonference di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/4).
Dalam bulan Maret ini, dana desa baru tersalurkan 32 persen. Hal tersebut kata Jokowi baru dikeluarkan Rp9,3 triliun dari 4 tahap. Pertama 28 triliun jika ditotal jadi Rp72 triliun.
"Baru 13 persen, masih kecil sekali," jelas Jokowi.
Sebab itu, Jokowi menjelaskan program padat karya harus diprioritaskan kepada keluarga miskin, pengangguran. Dia juga meminta agar upah yang diberikan bisa dilakukan setiap hari.
"Kalau bisa memang upah kerja itu diberikan setiap hari. Tapi kalau engga bisa ya satu minggu," jelas Jokowi.
Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta agar pelaksanaan padat karya tunai dilakukan dengan menjaga jarak aman. Sehingga kegiatan tersebut tidak jadi penyebaran Covid-19.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaPembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Proyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.
Baca SelengkapnyaTinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaLuas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca Selengkapnya