Jokowi: Jangan Bilang Pas Masuk Sel Kriminalisasi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi merasa resah dengan fitnah dan hoaks yang menyatakan dirinya telah mengkriminalisasi ulama. Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan 814 sertifikat wakaf, usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Istiqlal Lampung Tengah, Jumat (8/3).

"Kalau enggak punya salah, tahu-tahu masuk sel, ngomong ke saya, saya urus, itu baru namanya kriminalisasi," kata Jokowi.

Namun, Jokowi menegaskan apabila seorang tersebut memang memiliki masalah hukum dan akhirnya di penjara, maka dirinya tidak bisa membantu.

"Ada isu kita kriminalisasi ulama, siapapun yang punya masalah hukum pasti diproses. Jangan bilang pas masuk sel, bilang kriminalisasi," ucapnya.

Menurut dia, siapapun pantas di proses hukum apabila terbukti melakukan kesalahan. Tak hanya ulama, seorang menteri hingga anggota DPRD pun banyak yang dijebloskan ke jeruji besi apabila terbukti bersalah.

"Menteri ada kok masuk penjara, gubernur juga banyak, anggota DPRD juga ada yang masuk ke penjara. Jadi yang bisa saya bantu itu yang enggak salah, masuk sel, saya urus kalau itu," jelas Jokowi.

Untuk itu, Jokowi meminta agar masyarakat tak mudah percaya dengan fitnah dan hoaks tentang dirinya. Jokowi lalu menyinggung hoaks yang menyebut dirinya akan menghapus azan, apabila terpilih kembali menjadi Presiden.

"Dan ini ada lagi katanya nanti pemerintah azan tidak boleh. Kapan? Tidak ada seperti itu. Coba saya tanya, siapa yang berani melarang azan? Ada tidak?" ujar dia.

"Negara kita ini negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kok azan dilarang logikanya kan tidak masuk. Tetapi di bawah itu terus itu diembus-embuskan ," sambung Jokowi.

Tak hanya soal azan, Jokowi juga mengaku difitnah soal pemerintah yang akan melegalkan pernikahan sejenis. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap para ulama, kiai, dan tokoh-tokoh adat untuk meluruskan kabar hoaks dan fitnah tersebut.

"Saya titip pesan agar utamanya para ulama para kiai para tokoh-tokoh yang ada di kampung yang ada di desa bisa meluruskan, jangan sampai masyarakat ini resah gara-gara urusan yang namanya hoaks," tuturnya.

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com