Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dianggap menjadi kunci terakhir atas upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK. Saat ini, tinggal berharap kepada Presiden agar tidak menyetujui revisi tersebut.

"Tinggal sekarang KPK berharap kepada Presiden, karena kalau ada sebuah RUU inisiatif DPR yang kemarin sudah disampaikan di paripurna, dan Presiden tidak menyetujui atau tidak bersedia membahas karena tidak ingin melemahkan KPK. Maka rancangan ini tidak akan menjadi undang-undang," kata Febri Diansyah dalam Roadshow Bus KPK Jelajah Negeri di Balaikota Malang, Jumat (6/9).

Febri sendiri yakin Presiden Joko Widodo tidak akan mendukung segala bentuk upaya pelemahan terhadap KPK, sebagaimana pernyataan-pernyataan yang disampaikan sebelumya. Sehingga akan mengambil langkah yang membawa KPK menjadi lebih baik dan bukan sebaliknya.

"Presiden sering bilang, 'saya tidak akan melemahkan KPK'. Presiden sering mengatakan begitu, bahkan Presiden mengatakan waktu bertemu di Istana Bogor terkait RUU KUHP. Presiden tegas sekali mengatakan, bahwa jangan membuat aturan yang bisa melemahkan KPK. Itu berulang kali disampaikan Presiden dan tentu kita harus mempercayai," urainya.

"Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dalam konteks ini, KPK berharap kepada Presiden untuk tetap berada dan tetap memegang apa yang pernah kita bicarakan dengan komitmen dari pemberantasan korupsi," sambungnya.

Febri mengajak masyarakat mengawal dari upaya-upaya melumpuhkan KPK, yang berdampak tidak bisa bekerja melakukan pemberantasan korupsi secara efektif. Karena undang-undang tersebut akan membawa perubahan mendasar bagi kinerja KPK seterusnya.

"Komitmen memperkuat KPK adalah satu hal penting yang perlu kita jaga bersama. Kami cukup yakin mendengar suara masyarakat, publik dan para guru bangsa," katanya.

Ganggu Iklim Investasi

Febri khawatir, KPK akan lumpuh dan tidak bisa kerja secara maksimal lagi. Dari pemahamannya, ada 9 persoalan, total menjadi 10 persoalan kalau KPK bisa menghentikan penanganan perkara dalam draft revisi UU itu.

Saat ini, KPK berharap pada Presiden agar tidak menandatangani revisi UU tersebut. Pimpinan KPK akan mengirimkan surat ke Presiden berisi poin-poin harapan KPK.

"Pimpinan KPK yang saat ini bisa berganti, memang akan habis masa jabatannya pada Desember, tetapi institusi KPK adalah bagian penting yang perlu dijaga dan diselamatkan bersama," tegasnya.

Persoalan ini, kata Febri, bukan sekadar soal menangkap dan memproses laporan yang ditangani KPK. Tetapi lebih dari itu, terkait juga tentang kepercayaan masyarakat Indonesia, bahkan internasional, termasuk di antaranya urusan investasi.

Kepercayaan masyarakat indikatornya adalah kepastian hukum dan salah satunya dalam bentuk konsistensi terhadap pemberantasan korupsi. Karena praktik korupsi menambah biaya dan beban pengusaha, sehingga kalau pemberantasan korupsi melemah maka dampaknya banyak sekali, kata Febri.

"Bukan sekadar soal penegakan hukum saja, tetapi juga bagaimana sektor swasta sehat, investasi bisa lebih yakin menanamkan modal," tegasnya.

Dicontohkan Febri, Presiden Joko Widodo mempunyai program kerja, salah satu contohnya pembangunan infrastruktur. Jika dalam program tersebut terjadi korupsi dalam bentuk penyelewengan, tentu akan mengganggu program pemerintah yang seharusnya memberi manfaat pada masyarakat.

"Penting memperkuat KPK, siapapun nanti yang ada di KPK. Nanti pimpinan bisa berganti, pegawai bisa berganti, tetapi institusi dan sistem di KPK yang paling penting," katanya.

Febri juga mengatakan, lembaganya tidak membutuhkan revisi terhadap undang-undang tersebut. Karena secara teknis tidak terjadi hambatan selama menjalankan tugas, baik penindakan maupun pencegahan.

"Kami menilai dengan undang-undang yang ada saat ini, KPK bisa bekerja secara maksimal, melakukan penindakan ataupun pencegahan. Jadi KPK tidak membutuhkan revisi tersebut untuk kekuasaan dan tugas KPK. Saya kira suara masyarakat di Indonesia, dari kampus-kampus dan juga dari para guru bangsa begitu," ungkapnya.