Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas terkait hilangnya dokumen tim pencari fakta (TPF) tewasnya aktivis HAM Munir Said Thalib. Pemerintah diminta mengadili mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sesuai Undang-undang (UU) tentang dokumen negara hilang.

‎

"Pemerintahan sekarang kejar ini, kalau itu di zaman SBY adili SBY oleh pemerintah sekarang sesuai UU berlaku tentang dokumen negara yang hilang," kata Desmon di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (25/10).

Desmon mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah jika dokumen tewasnya Munir itu masih disimpan TPF. Hanya saja, dinilai dia yang menjadi persoalan saat ini adalah rekomendasi dari pemerintah Jokowi untuk mengungkap kembali kasus Munir.

"Kalau di TPF nya ada dokumen kan enggak ada masalah yang masalah rekomendasi atau putusan yang ungkap kembali ini harus dijalankan, ada enggak kemauan pemerintahan Jokowi ungkap ini," ujarnya.

Namun, jika memang dokumen TPF benar-benar tidak ada, dinilai politikus Gerindra ini SBY harus bertanggung jawab atas hilangnya dokumen tersebut. "Kalau enggak ada dokumennya, bukan kewajiban Jokowi untuk buka. Itu harus dibebankan pada rezim lama‎," ucapnya.

"Saya masih berharap tim TPF masih ada dokumennya, agar silang sengketa isu-isu negatif tentang SBY selesai yang paling saya harapkan kasus Munir ini terbuka, ada kejujuran, kita belajar jujur atas peristiwa masa lalu," pungkas Desmon.