JK nilai Anies bisa saja cawapres, tapi minta konsentrasi gubernur DKI

Merdeka.com - Nama Anies Baswedan beberapa kali muncul di sejumlah survei kandidat cawapres 2019. Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tak setuju jika mantan Mendikbud itu benar-benar meramaikan Pilpres 2019 mendatang.

JK, begitu dia disapa, meminta Anies fokus saja membenahi DKI Jakarta sampai masa baktinya selesai.

"Ndak, Ndak," kata JK usai lakukan jalan santai di kawasan Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (25/3).

"Semua bisa. Tapi Anies konsentrasi Gubernur DKI," sambungnya.

Lebih lanjut, JK mengemukakan, siapa pun bisa saja menjadi cawapres. Dia melihat semua nama-nama yang pernah muncul di publik punya kesempatan yang sama.

Saat ditanya lebih spesifik siapa sosok ideal yang akan mendampingi Jokowi di 2019, JK mengatakan belum tepat membicarakan hal tersebut karena masih terlalu dini.

"Siapa yang bisa menambah elektabilitas dan siapa yang bisa membantu," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jusuf Kalla juga sudah menolak untuk maju lagi sebagai calon wakil presiden (Cawapres) di Pemilu 2019 mendatang. Sebab, Undang-Undang Dasar 1945 hanya membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode.

Meski begitu, mantan Ketua Umum Golkar itu mengungkapkan dua kriteria ideal sosok cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

"Pertama bisa menambah elektabilitas," ujar Kalla usai acara Rapimnas Lembang 9 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (26/2).

Menurut Kalla, siapapun calon pendamping Jokowi di Pilpres 2019, wajib memiliki elektabilitas dan dikenal publik secara luas. Sehingga, kehadirannya bisa ikut meningkatkan elektabilitas Jokowi.

Kedua, kata Kalla, kriteria ideal cawapres Jokowi yakni tokoh yang berpengalaman. Sebab, ujar Wapres, menjadi wakil presiden berarti harus mampu mengerjakan tugas seorang presiden.

Ia mencontohkan BJ Habibie yang harus mengemban tugas sebagai Presiden saat Presiden Soeharto mengundurkan diri karena desakan yang kuat oleh publik pada 1998 silam.

"Kalau tidak pengalaman, Pak Habibie kalau tidak siap bagaimana? Jadi di sampingnya juga harus bisa pengalaman di pemerintahan. Kalau tidak punya pengalaman di pemerintahan, juga nanti sulit mengatur di dalam pemerintah (itu sendiri)," katanya.