Jimly Minta Tokoh Politik Kurangi Ujaran Kebencian dan Saling 'Ngenyek'
Merdeka.com - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jimly Asshiddiqie, meminta para tokoh politik serta pemimpin formal dan informal dengan kesadaran hati mulai mengurangi ujaran kebencian pascaputusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa hasil Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Jimly seusai acara silaturahim parlemen di Kantor DPD RI di DIY, Yogyakarta.
"Mengurangi ujaran kebencian, mengurangi statemen-statemen yang saling 'ngenyek' (mencibir)," kata Jimly. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (29/6).
Menurut Jimly, para pihak yang sebelumnya berada pada kubu pasangan Prabowo-Sandiaga Uno maupun Jokowi-Ma'ruf Amin harus saling menghargai satu sama lain. Apalagi, baik kubu yang kalah maupun yang menang dari sisi jumlah sama-sama banyaknya.
"Yang satu 78 juta (pendukung), yang satunya 85 juta. 78 juta itu banyak sekali, 78 juta orang ingin ganti presiden itu banyak sekali, kalau 10 persen saja emosional sudah 7 juta. Jadi kita harus menang tanpa 'ngasorake' (merendahkan) dan kalah juga jangan mencibir," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Pascaputusan MK, menurut dia, rekonsiliasi akan secara alamiah terwujud. Meski demikian, komunikasi publik juga harus terus diperbaiki. "Misalnya, di medsos jangan ada lagi (ujaran kebencian) supaya demo di jalanan juga tidak perlu ada. Jadi demo di darat dan demo di udara tidak diperlukan lagi," ucapnya.
Ia juga berpesan agar seluruh pihak tidak mudah terpancing dan tersinggung perasaannya apabila ada statemen di medsos yang tidak tepat. "Jangan ada yang 'baper' bawa perasaan. Kadang ada (komentar) anak muda di Twitter, ya tidak usah dibaca, tidak udah ditanggapi," tegasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai Bertemu Jimly, Airlangga: Golkar Tak Dukung Hak Angket
Hak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaMensos Risma Tak Dilibatkan Pembagian Bansos oleh Jokowi, Ini Penjelasan Menko PMK Muhadjir
Menko PMK menjelaskan, semua data dan anggaran bansos ada di bawah Kemensos.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menko Polhukam Hadi soal Demo Kecurangan Pemilu: Ah Itu Riak-Riak Kecil
Menko Polhukam Hadi Thahjanto menyebut demonstrasi soal kecurangan Pemilu 2024 hanya riak-riak kecil.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaLantangnya Mantan Danjen Kopassus Demo di KPU, Tuding Jokowi Dalang Kecurangan Pemilu
Dia meminta agar Jokowi dihadirkan ke hadapan masyarakat dan mundur dari jabatannya
Baca SelengkapnyaNamanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos
Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaMenko PMK Jelaskan Maksud di Balik Kunjungan Kerja Jokowi Sekaligus Bagikan Bansos di Daerah
Muhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca SelengkapnyaBersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024
Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca Selengkapnya