Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jimly Minta Tokoh Politik Kurangi Ujaran Kebencian dan Saling 'Ngenyek'

Jimly Minta Tokoh Politik Kurangi Ujaran Kebencian dan Saling 'Ngenyek' Jimly Asshiddiqie datangi KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jimly Asshiddiqie, meminta para tokoh politik serta pemimpin formal dan informal dengan kesadaran hati mulai mengurangi ujaran kebencian pascaputusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa hasil Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Jimly seusai acara silaturahim parlemen di Kantor DPD RI di DIY, Yogyakarta.

"Mengurangi ujaran kebencian, mengurangi statemen-statemen yang saling 'ngenyek' (mencibir)," kata Jimly. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (29/6).

Menurut Jimly, para pihak yang sebelumnya berada pada kubu pasangan Prabowo-Sandiaga Uno maupun Jokowi-Ma'ruf Amin harus saling menghargai satu sama lain. Apalagi, baik kubu yang kalah maupun yang menang dari sisi jumlah sama-sama banyaknya.

"Yang satu 78 juta (pendukung), yang satunya 85 juta. 78 juta itu banyak sekali, 78 juta orang ingin ganti presiden itu banyak sekali, kalau 10 persen saja emosional sudah 7 juta. Jadi kita harus menang tanpa 'ngasorake' (merendahkan) dan kalah juga jangan mencibir," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Pascaputusan MK, menurut dia, rekonsiliasi akan secara alamiah terwujud. Meski demikian, komunikasi publik juga harus terus diperbaiki. "Misalnya, di medsos jangan ada lagi (ujaran kebencian) supaya demo di jalanan juga tidak perlu ada. Jadi demo di darat dan demo di udara tidak diperlukan lagi," ucapnya.

Ia juga berpesan agar seluruh pihak tidak mudah terpancing dan tersinggung perasaannya apabila ada statemen di medsos yang tidak tepat. "Jangan ada yang 'baper' bawa perasaan. Kadang ada (komentar) anak muda di Twitter, ya tidak usah dibaca, tidak udah ditanggapi," tegasnya.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usai Bertemu Jimly, Airlangga: Golkar Tak Dukung Hak Angket

Usai Bertemu Jimly, Airlangga: Golkar Tak Dukung Hak Angket

Hak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah.

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Mensos Risma Tak Dilibatkan Pembagian Bansos oleh Jokowi, Ini Penjelasan Menko PMK Muhadjir

Mensos Risma Tak Dilibatkan Pembagian Bansos oleh Jokowi, Ini Penjelasan Menko PMK Muhadjir

Menko PMK menjelaskan, semua data dan anggaran bansos ada di bawah Kemensos.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menko Polhukam Hadi soal Demo Kecurangan Pemilu: Ah Itu Riak-Riak Kecil

Menko Polhukam Hadi soal Demo Kecurangan Pemilu: Ah Itu Riak-Riak Kecil

Menko Polhukam Hadi Thahjanto menyebut demonstrasi soal kecurangan Pemilu 2024 hanya riak-riak kecil.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Lantangnya Mantan Danjen Kopassus Demo di KPU, Tuding Jokowi Dalang Kecurangan Pemilu

Lantangnya Mantan Danjen Kopassus Demo di KPU, Tuding Jokowi Dalang Kecurangan Pemilu

Dia meminta agar Jokowi dihadirkan ke hadapan masyarakat dan mundur dari jabatannya

Baca Selengkapnya
Namanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos

Namanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos

Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Menko PMK Jelaskan Maksud di Balik Kunjungan Kerja Jokowi Sekaligus Bagikan Bansos di Daerah

Menko PMK Jelaskan Maksud di Balik Kunjungan Kerja Jokowi Sekaligus Bagikan Bansos di Daerah

Muhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.

Baca Selengkapnya
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024

Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024

Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.

Baca Selengkapnya