Merdeka.com - Meski masih berstatus saksi dalam kasus korupsi e-KTP, nama Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, sudah sering disebut, baik di dalam dakwaan maupun persidangan skandal yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.

Jika dugaan keterlibatan Setnov terbukti, maka elektabilitas Patai Golkar yang menjadi korban.

"Semua tergantung di KPK. Kalau Novanto di kasus e-KTP ini memiliki keterlibatan hukum, maka ya sudah pasti wajar desakan Munaslub. Jika tidak partai akan jadi korban elektabikitas, anjlok!" kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, Jakarta, Rabu (5/4).

Begitupun sebaliknya, kata Ray, jika KPK menyatakan Setnov tidak terlibat kasus ini.

"Ya aman-aman saja Golkar ke depannya," tegasnya.

Ray menilai, soal adanya kritik dari kalangan kader muda Partai Golkar atas dugaan keterlibatan Setnov adalah hal yang wajar.

"Ramai-ramai kecil di internal partai biasa. Jadi semua tergantung di KPK," jelasnya.

Soal seringnya nama Setnov disebut dalam sidang, Ray mengatakan, hendaknya KPK responsif. KPK harusnya aktif menindaklanjuti fakta-fakta persidangan. Jika tidak, kata dia, pamor KPK jadi taruhannya.

"Kita berharap KPK menindaklanjuti keterlibatan Novanto di korupsi e-KTP dari keterangan di persidangan," tandasnya.

Untuk diketahui, nama Setnov disebut dalam dakwaan KPK untuk dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto. Naman Ketua DPR itu disebut ikut bersama-sama terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Dalam keseluruhan dakwaan KPK, nama Setnov juga disebut beberapa kali. Sejumlah saksi seperti, Ganjar Pranowo dan Khatibul Umam Wiranu, juga ikut menyebut peran Setnov dalam kasus megakorupsi ini.