'Jika RSBI tetap dijalankan, berpotensi korupsi'
Merdeka.com - Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar mengatakan, jika Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tetap dijalankan, maka hal itu mengandung potensi besar timbulnya korupsi. Menurut dia, hal ini karena dasar hukum RSBI sudah tidak ada, sehingga penggunaan dana APBN untuk program itu tidak boleh dijalankan.
"Jika anggaran (APBN) tetap digunakan untuk RSBI maka akan berpotensi berurusan dengan KPK karena dasar hukumnya telah dihapus," ujar Akil saat ditemui di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (10/1).
Akil mengatakan, setiap penggunaan dana APBN harus memiliki dasar hukum yang jelas. Penggunaan dana itu nantinya juga akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga, kata Akil, apabila pemerintah berkeras tetap menjalankan RSBI menggunakan dana APBN maka hal itu akan dipertanyakan. Selain itu, berpotensi untuk diajukan ke KPK menjadi kasus korupsi.
Lebih lanjut, Akil menambahkan, pungutan yang dilakukan sekolah untuk pelaksanaan RSBI dapat pula dikatakan ilegal dan terindikasi korup. "Jika dasar hukumnya tidak ada tapi masuk melakukan pungutan ya ilegal dong," pungkas dia.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Monitoring dilakukan karena pendanaan pembagunan menggunakan APBN.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca Selengkapnyaenurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaKPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaPolitikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca Selengkapnya