Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Reaksi Rano Karno soal Eks Kepala Dinas LH DKI jadi Tersangka Longsor Bantargebang

{{caption}}
Motif Pengeroyokan Brutal Pelajar SMA di Yogyakarta berujung Meninggal Dunia

{{caption}}
PRT Berhak Dapat BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Negara?

{{caption}}
Bunyi Aturan Baru THR di UU PPRT, Besaran Disesuaikan Perjanjian

{{caption}}
Majikan Tak Bisa Asal Pecat Pekerja Rumah Tangga, Begini Bunyi Aturan PHK di UU PPRT

{{caption}}
Belajar Cara Brasil, Rano Karno Ingin Ikan Sapu-Sapu Diolah Jadi Arang

Topik Terkait
{{caption}}
Sosok Wahyudin Moridu, Anggota DPRD Gorontalo yang Viral karena Ucapan Mau "Merampok Uang Negara"

Sosok Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, tengah menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial.

{{caption}}
Viral Warga Tangkap Terduga Pelaku 'Serangan Fajar' di Lubuklinggau Sumsel

Seorang pria diamankan warga diduga saat melakukan 'serangan fajar' ke rumah-rumah penduduk di Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

{{caption}}
Sofyan Caleg DPRK Aceh Tamiang Diduga Pakai Hasil Jualan Narkoba Buat Biaya Politik

Dari hasil penyidikan diduga kalau Sofyan telah menjalani bisnis haram ini sejak Maret 2024.

{{caption}}
Soal Rp850 Juta ke NasDem, Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni di Sidang SYL

SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan jumlah keseluruhan Rp44,5 miliar.

{{caption}}
Terbukti Bagi-Bagi Uang, Caleg Demokrat di Sulsel Divonis 5 Bulan Penjara dan Denda Rp5 Juta

Caleg bernama Syarifuddin Dg Punna itu divonis lima bulan penjara dan denda Rp5 juta oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar.

{{caption}}
Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar

Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar

{{caption}}
Caleg DPR RI Partai Demokrat Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Politik Uang

Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Partai Demokrat Syarifuddin Dg Punna ditetapkan sebagai tersangka kasus politik uang.

{{caption}}
Calegnya Diduga Terlibat Politik Uang, Demokrat: Sudah Ditangani Bawaslu, Kita Hormati

"Sudah ditangani oleh pihak Bawaslu. Kita hormati prosesnya," Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono

{{caption}}
Berdalih Sedekah, Caleg DPR dari Demokrat Bagi-Bagi Uang Rp50 Ribu di Pantai Losari

Syarifuddin mengaku tindakannya membagikan uang di masa kampanye ini bukan money politics

{{caption}}
Ketum PAN Zulkifli Hasan Bagi-Bagi Duit 'Gocapan', KPK: Itu Politik Uang

KPK menilai aksi Zulhas bagi-bagi duit gocapan sebagai politik uang jelang Pemilu 2024.

{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

{{caption}}
Pakar UI Ungkap Empat Prinsip Penting dalam Revisi UU Pemilu

Direktur Eksekutif Puskapol UI, Hurriyah, menyoroti empat prinsip krusial yang harus jadi panduan dalam Revisi UU Pemilu, meliputi konstitusionalitas, daya saing, keterwakilan, dan akuntabilitas.

{{caption}}
Bawaslu Pasaman Barat Gandeng Sekolah Tingkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berkolaborasi dengan SMK Swasta Subulussalam untuk menggalakkan pengawasan pemilu partisipatif di kalangan generasi muda, memperkuat kualitas demokrasi.

{{caption}}
Bawaslu Gorontalo Intensifkan Konsolidasi Demokrasi Cegah Politik Uang

Bawaslu Gorontalo mengintensifkan program konsolidasi demokrasi sebagai upaya preventif terhadap praktik politik uang menjelang pemilu dan pemilihan mendatang, mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif.

{{caption}}
Pelonggaran Syarat Pencalonan Pilkada: PSI Sebut Kunci Berantas Politik Uang dan Mahar Politik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan **pelonggaran syarat pencalonan Pilkada** sebagai langkah strategis memberantas politik uang dan mahar politik, sekaligus mendorong lahirnya pemimpin berkualitas.

{{caption}}
Perkuat Demokrasi, Bawaslu Gorontalo Utara Matangkan Konsolidasi Demokrasi di Luar Tahapan Pemilu

Bawaslu Gorontalo Utara memperkuat Konsolidasi Demokrasi di luar tahapan pemilu, membahas isu strategis seperti politik uang dan hoaks demi kualitas demokrasi yang lebih baik.

{{caption}}
PDIP Sebut Usulan Untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme

Hugua dianggap sudah muak dengan praktik suap menyuap yang terjadi di Indonesia

{{caption}}
VIDEO: PDIP Usul Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan KPU "Tanpa Duit, Rakyat Tidak Pilih"

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua mengusulkan, agar money politics dilegalkan dengan batasan tertentu di Peraturan KPU pencalonan di Pilkada