Isu dan kasus-kasus ini pernah goyang pemerintahan Gus Dur

Kamis, 12 Desember 2013 04:00 Reporter : Mohamad Taufik
Isu dan kasus-kasus ini pernah goyang pemerintahan Gus Dur Gus Dur. ©Reuters

Merdeka.com - Selama kurang lebih 21 bulan Gus Dur menjabat sebagai presiden, perjalanan roda pemerintahan tidaklah mulus. Kabinet Gus Dur tertatih-tatih menjalankan pemerintahan di negeri ini, ada yang terus mendukung, ada pula yang mengkritik.

Pasca-tumbangnya Soeharto pada reformasi 1998, hantaman krisis moneter masih terjadi, ditambah kerusuhan di berbagai daerah yang mengancam perpecahan negeri. Dengan demikian, saat dilantik sebagai presiden keempat pada 20 Oktober 1999, Gus Dur memangku tanggung jawab besar.

Namun di tengah masa-masa sulit seperti itu, muncul beberapa kasus yang sempat menggoyang posisi Gus Dur. Bahkan, dua di antara kasus-kasus itu sempat memicu ketegangan antara DPR dan Gus Dur, yakni masalah Buloggate dan Bruneigate, hingga berujung pada pemakzulan pada 23 Juli 2001.

Berikut ini beberapa isu dan kasus yang menggoyang Gus Dur saat menjabat sebagai presiden RI keempat:

1 dari 4 halaman

Kasus Buloggate

Pada Januari 2000, Gus Dur bertanya soal situasi kas Badan Urusan Logistik (Bulog). Dia ingin meminjam dana dari kas Bulog untuk program bantuan Aceh. Gus Dur berniat menggelontorkan dana ke Aceh untuk membangun infrastruktur, transportasi, kesehatan, pendidikan dan sosial.

Praktik pinjam meminjam kas ini lazimnya di pemerintahan, termasuk pemerintahan sebelumnya, Habibie dan Soeharto. Gus Dur sempat diimbau sebelum meminjam kas ke Bulog agar berkonsultasi ke DPR. Namun, Gus Dur menolak dengan alasan mengulur-ulur waktu dan akan menjadi permainan politik.

Pada Mei 2000, Gus Dur mendapat kabar bahwa ada USD 4 juta menghilang dari kas Bulog. Uang ini ternyata diambil Suwondo, mantan tukang pijit Soeharto dan Gus Dur. Suwondo ketika itu mengaku ke Bulog sebagai utusan Presiden Gus Dur dan meminta uang tersebut.

Kasus ini sempat masuk ke Kejaksaan Agung, tapi Gus Dur dinyatakan tidak terlibat. Suwondo juga terbukti tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Gus Dur. Lalu pada 28 Mei 2003 keluar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Topik pilihan: PKB | PBNU

2 dari 4 halaman

Heboh foto Gus Dur-Ariyanti Sitepu

Kasus ini juga sempat ramai. Mendadak beredar foto Gus Dur dengan seorang perempuan bernama Ariyanti Sitepu. Foto ini beredar ketika sedang ramai isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Gus Dur.

Isu ini merebak ketika pimpinan dan beberapa anggota MPR dan DPR, juga beberapa bekas menteri, menerima seberkas dokumen hubungan Gus Dur-Aryanti. Di antara dokumen itu, Aryanti menulis pada selembar kertas bermaterai Rp 6 ribu bahwa ia pernah berhubungan intim bak suami-istri dengan Gus Dur.

Tak kalah serius ialah selembar foto yang memperlihatkan seorang lelaki dengan sosok dan wajah seperti Gus Dur tengah memangku mesra Aryanti Sitepu. Berita langsung heboh. Bahkan pengurus NU mulai tingkat pusat sampai daerah ramai-ramai membantah isu tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sempat panas dengan berita tersebut. Majelis ulama mendesak Gus Dur dan Aryanti agar mengklarifikasi berita itu. Lalu apa jawaban Gus Dur? Seperti biasa, dia menjawab enteng, "gitu aja kok diurusin."

Topik pilihan: PKB | PBNU

3 dari 4 halaman

Kasus Bruneigate

Februari 2000, Gus Dur mengunjungi Brunei. Ia kemudian mengajak Sultan Brunei untuk berinvestasi di Aceh. Sultan setuju memberikan dana sebesar USD 2 juta ke Gus Dur karena dia dianggap sebagai orang beragama dan ulama. Sultan Brunei yakin uang akan digunakan sebaik-baiknya.

Gus Dur tidak mengumumkan sumbangan ini ke publik. Sebelum skandal bocor, Gus Dur langsung menyimpan uang ini ke rekening pemerintah. Alasannya, Sultan Brunei memintanya untuk merahasiakan uang bantuan tersebut.

Pada 28 Mei 2001, Kejaksaan Agung menegaskan Gus Dur tidak terlibat dalam kasus Bruneigate dan Buloggate. Kejaksaan juga mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk dua kasus itu.

Topik pilihan: PKB | PBNU

4 dari 4 halaman

Gus Dur dituding sebagai antek Yahudi dan agen Mossad

Ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden RI keempat langsung membuat beberapa keputusan kontroversial. Salah satunya ketika dia memerintahkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Surat Keputusan Menperindag No.23/MPP/01/ 2001 tanggal 10 Januari 2001, yang melegalkan hubungan dagang antara RI dengan Israel.

Gus Dur kemudian mencabut Keppres Nomor 264 tahun 1962 tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Sociaety, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization of Rosi Crucians (AMORC), dan Organisasi Baha’i. Kepres itu diteken oleh Presiden Pertama RI Soekarno.

Keputusan itu diartikan, Gus Dur justru merestui kembali organisasi-organisasi Yahudi-Israel yang pernah dibekukan di Indonesia seperti Freemasonry, Lions Club, Rotary Club, Roikrusian, dan segala organisasi yang dijadikan kedok klandestin Israel yang pernah dilarang Soekarno sejak 1962.

Selain itu, kebijakan luar negeri Gus Dur juga diikuti dengan usahanya membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Akibat kebijakan-kebijakan Gus Dur itu kemudian beberapa kelompok Islam marah. Mereka menuding Gus Dur sebagai antek Yahudi dan agen Mossad (mata-mata Israel) di Indonesia. Bahkan beberapa kiai NU pun sempat marah dengan Gus Dur.

Baca juga:
'Jug ijag ijug', humor Gus Dur naik kereta
Gus Dur, Rhoma, MUI, dan goyang 'ngebor' Inul
5 Kiai 'Khos' di sekeliling Gus Dur
Gus Dur jadi presiden ketika NKRI nyaris pecah
Humor Gus Dur: Menteri tak berpengalaman

[mtf]
Topik berita Terkait:
  1. Gus Dur
  2. Bulan Gus Dur
  3. Top List
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini