Istana: Tak Pernah Ada Orang Ditangkap Karena Beda dengan Pemerintah
Merdeka.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas publik menilai aparat saat ini makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politik dengan penguasa. Sebanyak 37,9 persen responden menyatakan agak setuju dengan hal tersebut. Bahkan 19,8 persen sangat setuju terkait hal tersebut.
Pihak Istana menyikapi hasil survei tersebut. Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, mengklaim tidak pernah ada arahan dari pemerintah ke aparat keamanan untuk menangkap warga yang berbeda pandangan politik.
"Tidak pernah ada penangkapan politik dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Juga sebelumnya-sebelumnya saat berpasangan dengan Pak Jusuf Kalla. Tidak pernah orang diproses hukum karena berbeda dengan pemerintah," kata Donny saat dihubungi merdekacom, Senin (26/10).
"Pasti ada unsur pidana apakah itu ujaran kebencian, apa itu fitnah," sambung dia.
Dia mencontohkan ketika Fadli Zon dan Fahri Hamzah diberikan penghargaan oleh Presiden Joko Widodo. Padahal, kata Donny, keduanya memiliki pandangan politik berbeda.
"Ini kan menunjukkan pemerintah atau Presiden sendiri tidak pernah memusuhi mereka-mereka yang berbeda pendapat tidak pernah bersikap antipati yang berbeda pendapat justru diberi ruang dan diberi penghargaan pula," ungkap Donny.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, mayoritas publik menilai, aparat saat ini makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politik dengan penguasa.
"Kalau saya gabung agak setuju dan sangat setuju itu mayoritas, jadi variabel kebebasan sipil itu sepertinya belnya sudah bunyi nih, hati-hati," jelas Burhanuddin dalam konferensi pers secara virtual terkait Politik, Demokrasi dan Pilkada di Era Pandemi, Minggu (25/10).
"Karena bagaimana pun ada ekspektasi pada Presiden Joko Widodo, beliau yang lahir di era reformasi menjaga warisan paling mahal reformasi yang paling mahal yaitu demokrasi," tambah Burhanuddin.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebanyakan responden ingin mengetahui segera siapa yang menggantikan Jokowi.
Baca SelengkapnyaAri lantas mengutip pernyataan Ganjar agar persatuan Indonesia harus terus dibangun melalui kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menyebutkan, kepuasan terhadap kinerja Presiden mayoritas tercatat di tiap segmen demografi warga dan setiap wilayah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar meyakini, rakyat Indonesia bakal memilih calon pemimpin bangsa sesuai pilihan dan hati
Baca SelengkapnyaData itu berdasarkan hasil debat ketiga calon presiden digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1) malam.
Baca SelengkapnyaMayoritas responden menyatakan puas atas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHasilnya, TNI memperoleh angka 85,8 persen dan Presiden 77,1 persen.
Baca SelengkapnyaIni sosok wanita yang bisa menemui Presiden Jokowi tanpa dicegah Paspampres. Tenyata punya jabatan penting di Istana.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator merilis Warga Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur cenderung mendukung Capres-Cawapres pilihan Jokowi.
Baca Selengkapnya