Ini tanggapan Wali Kota Bima Arya soal Bogor kota intoleran

Merdeka.com - Riset Setara Institute, sebuah lembaga advokasi, pemerhati demokrasi dan Hak Azasi Manusia (HAM) menempatkan Kota Bogor di urutan terbawah kota toleran di Indonesia. Riset selama tiga bulan dengan menggunakan metode survei itu melibatkan 94 kota administratif di Indonesia.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Malang, Jawa Timur, mengatakan bahwa warga Bogor mempunyai cara tersendiri dalam pengelolaan keberagaman dan kebersamaan. Bima pun memilih tidak banyak memberikan tanggapan tentang persoalan tersebut.

"Saya memilih untuk tidak berkomentar. Saya banyak berbicara tentang itu di berbagai kesempatan, tentang bagaimana kita mengelola keberagaman dan kebersamaan di Kota Bogor," kata Bima Arya saat study banding pengelolaan sampah di Kota Malang, Selasa (17/11).

Penilaian Setara Institute menggunakan empat indikator yakni kebijakan pemerintah yang mendorong terjadinya toleransi serta dialog lintas agama dan iman, ada tidaknya peristiwa intoleransi, regulasi dan aksi pemerintah, dan kebijakan berbagai program pemkot termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Orang Bogor tentunya punya pandangan lain tentang hal itu," kata Bima menanggapi.

Bima juga mengaku mendengar adanya rencana kelompok Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) yang akan menggelar pertemuan di Bogor dalam waktu dekat. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun menyarankan agar acara tersebut dilakukan tidak di Balai kota Bogor.

"Itu bukan kegiatan pemerintah, saya pun baru menerima informasi itu kemarin. Sebaiknya tidak di Balai kota (tempat acara)," imbuhnya.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos dihubungi wartawan membenarkan Bogor berada di peringkat terbawah indeks kota toleran di Indonesia. Setelah Bogor, secara berurutan dari bawah Bekasi, Tangerang, Depok, Bandung, Banda Aceh, Serang, Mataram, Sukabumi, Banjar dan Tasikmalaya.

Sedangkan 10 kota toleransi teratas diberikan kepada Pematang Siantar, Salatiga, Singkawang, Manado, Tual, Sibolga, Ambon, Sorong, Pontianak dan Palangkaraya.

"Bogor menempati posisi terbawah karena beberapa kasus, di antaranya pelarangan peringatan hari Asyuro yang langsung dilakukan oleh Wali kotanya sendiri. Ini berbeda dengan kondisi di tempat lain yang dilakukan oleh kelompok masyarakatnya," kata Bonar.

Hal kedua adalah tentang rencana relokasi GKI Yasmin yang tidak melibatkan jemaah GKI Yasmin. "Itu adalah bentuk tata kelola kota yang tidak baik," katanya.

Sementara Kota Malang berada di peringkat tengah, karena tidak pernah terjadi gerakan-gerakan intoleransi. Kendati di Kota Malang banyak ditemukan masyarakat yang terlibat dalam kelompok radikal ISIS.

"Malang nilainya tidak ada masalah yang berarti, posisinya rata-rata. Temuan itu ada (ISIS), tapi tidak mengganggu orang lain," katanya.

Riset tersebut, katanya akan diikuti dengan studi berkelanjutan di tahun 2016. Hasilnya juga akan diserahkan pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama sebagai masukan dan bahan evaluasi.