Ini penjelasan Kapolri soal surat edaran dari GIDI
Merdeka.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Badrodin Haiti memastikan surat edaran yang dikeluarkan Badan Pekerja Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) adalah asli. Surat tersebut dikeluarkan pada 11 Juli lalu dan ditebuskan ke pemerintah setempat dan aparat keamanan.
"Surat badan pekerja wilayah Tolikara GIDI nomor 90 itu asli, dan ditandatangani oleh yang bersangkutan," ungkap Badrodin usai apel HUT Kejaksaan Agung di Jakarta, Rabu (22/7).
Badrodin melanjutkan, setelah menerima surat tersebut, kepolisian setempat segera berkoordinasi dengan Presiden GIDI. Namun, setelah dikonfirmasi, sempat disebut surat nomor 90 itu tidak resmi.
"Tapi memang waktu itu setelah itu dikeluarkan, tanggal 13 Juli lalu, Kapolres setelah terima informasi langsung berkoordinasi dengan presiden GIDI. Jawaban presiden GIDI menyatakan bahwa surat itu tidak resmi karena tidak disetujui Presiden GIDI," lanjut dia.
Setelah mendapatkan informasi tersebut, Kapolres Tolikara AKBP Suroso segera menyampaikan permintaan kepada Bupati Tolikara Usman G Wanimbo agar mengizinkan umat Islam melaksanakan ibadah salat Ied di lapangan Koramil.
"Jawaban bupati merespons itu, mengatakan bahwa akan berkoordinasi dengan panitia di Tolikara dan minta surat itu dicabut. Dan kemarin sudah dikoordinasikan dan menurut Pendeta Martin bahwa surat itu sudah dicabut. Tetapi sampai dengan pelaksanaannya, kapolres belum terima surat itu. Sehingga, kapolres setelah adanya laporan bupati sembari menunggu jawaban mempersilakan masyarakat Muslim untuk salat Ied sambil dijaga aparat polisi dan TNI," jelas dia.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Deklarasi Pemilu Damai bukti komitmen Polri mengamankan dan menjaga seluruh tahapan
Baca SelengkapnyaPemilu bukan hanya olah politik, melainkan sebagai olah budaya dalam meningkatkan mutu di masyarakat.
Baca SelengkapnyaKehadiran Kortas Tipidkor diharapkan bisa menjadi solusi dan jawaban atas kegelisan masyarakat terhadap kejahatan korupsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurutnya, estafet kepemimpinan tentu harus dilanjutkan siapapun calon pemimpin baru
Baca SelengkapnyaListyo mengatakan, pemilu kali ini berbeda dari sebelumnya, juga memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak.
Baca SelengkapnyaKapolri menyempatkan untuk mengecek fasilitas yang ada di pos terpadu dan pos pelayanan.
Baca SelengkapnyaPernyataan Kapolri soal estafet kepemimpinan tak perlu ditafsirkan lebih jauh
Baca SelengkapnyaUntuk surat persetujuan ini pada 20 November 2023.
Baca SelengkapnyaPolri melihat sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif lantaran kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan baik.
Baca Selengkapnya