Merdeka.com - Kolonel Kav Hendi Suhendi resmi dicopot dari jabatannya sebagai Dandim 1417/Kendari dan digantikan oleh Kolonel Inf Alamsyah.

Hendi dicopot lantaran istrinya, IPDN kedapatan menyinyiri kasus penusukan Wiranto. Hendi juga ditahan selama 14 hari untuk kepentingan proses penyelidikan kasus tersebut. Hukuman terhadap Hendi diberikan berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Menurut Pengamat polisi, pertahanan dan keamanan Unpad, Muradi, PhD, pimpinan TNI menerapkan Pasal 16 dan Pasal 17 c serta Pasal 20 yang berbunyi:

Pasal 16Bawahan merupakan Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada pangkat dan/atau jabatan Militer lainnya.

Pasal 17 huruf cmemegang teguh dan menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan pada waktu berhadapan dengan Atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Pasal 20 Ankum berdasarkan kewenangannya terdiri atas:a. Ankum berwenang penuh;b. Ankum berwenang terbatas; danc. Ankum berwenang sangat terbatas.

Muradi mengatakan TNI menginterpretasikan Menko Polhukam, sebagai pimpinan atau atasan. Untuk hukuman, lanjut dia, Hendi dikenakan Pasal 9 yang berbunyi:

Pasal 9Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:a. teguran;b. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atauc. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

"Menko Polhukam Wiranto memang tak terkait langsung, namun dalam hal ini istri Kolonel Kav Hendi Suhendi kan Ketua Persit yang merupakan bagian dari TNI, akhirnya mengacu pada ke Pasal 17 huruf c dan Pasal 9," kata Muradi saat dihubungi Merdeka.com, Sabtu (12/10).

Muradi menuturkan, proses tersebut juga diberlakukan untuk beberapa anggota TNI lainnya yang istrinya kedapatan mengunggah postingan atau berkomentar negatif pada kasus penyerangan Wiranto. Seperti, Serda Z yang bertugas Bintara di Detasemen Kavaleri Berkuda (Denkavkud) dan Peltu YNS anggota Satpomau Lanud Muljono Surabaya.

Dia meyakini, para anggota TNI tersebut akan meminta pertimbangan Ankum (atasan atau pimpinan Militer) merekomendasikan agar istrinya tersebut tak diproses hukum umum.

"Saya meyakini, Kolonel Hendi dan anggota TNI yang istri terlibat masalah tersebut akan meminta Ankum mengizinkan agar istri mereka dibina daripada diproses hukum. Kalau Kolonel Hendi, mungkin dia akan meminta ke Pangdam XIV/Hasanuddin," tutur dia.