Ini 10 Aturan Turunan UU Ibu Kota Negara
Merdeka.com - Pemerintah menyiapkan 10 aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Perumusan 10 aturan turunan ini setelah pemerintah menerima naskah UU IKN dari DPR RI, pada Kamis 27 Januari 2022.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Wandy Tuturoong merinci 10 aturan turunan UU IKN. Beleid ini yang bakal mengatur detil konsep pemindahan ibu kota ke Kaltim.
Aturan tersebut di antaranya;
1. Peraturan Presiden Tentang Susunan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara.
2. Peraturan Presiden Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Negara.
3. Peraturan Presiden Tentang Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.
4. Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan untuk Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
5. Peraturan Pemerintah Tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus.
6. Peraturan Presiden Tentang Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara.
7. Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara.
8. Peraturan Presiden Tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional.
9. Keputusan Presiden Tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi, dan Peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
10. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Tentang Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara.
Wandy belum bersedia menjelaskan detail poin-poin dari 10 aturan turunan UU IKN. Sebab, aturan ini masih dalam pembahasan. Dia menambahkan, ada kemungkinan aturan turunan dari UU IKN menjadi sembilan.
"Ada kemungkinan terjadi penggabungan. Sehingga jumlahnya mungkin bisa jadi cuma 9. Kami masih terus mendiskusikan hal ini dengan leading sector Bappenas," jelasnya.
Sebelumnya, Wandy menuturkan beberapa aturan turunan yang dituangkan dalam bentuk Perpres, di antaranya tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN serta penyiapan pembangunan dan pemindahan IKN.
Selain itu, Perpres juga akan mengatur soal struktur organisasi, tugas wewenang dan tata kerja Otorita IKN.
"Kalau soal biaya atau anggaran akan diatur dalam PP tentang pendanaan untuk persiapan pembangunan dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN," ujarnya.
Dia menegaskan, penyusunan aturan turunan UU IKN ditargetkan rampung dalam dua bulan, terhitung dari sejak pengesahan UU IKN, pada 18 Januari 2022 lalu.
"Rentang waktunya 2 bulan ya sejak UU IKN disahkan. Naskah dari DPR saat ini sedang dirapikan dan diberi nomor UU nya," terangnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Baca SelengkapnyaKemnaker sudah menyiapkan tim untuk pembahasan aturan tersebut, sesuai dengan arahan Komisi IX DPR RI.
Baca SelengkapnyaPerlu diketahui, regulasi barang bawaan ke luar negeri telah berlaku sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaFirman Soebagyo meminta agar revisi UU Kementerian Negara harus segera disahkan.
Baca SelengkapnyaRukun puasa mencakup serangkaian aturan dan tata cara yang harus diikuti secara sungguh-sungguh dan ikhlas.
Baca SelengkapnyaBerikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaBagi PNS pria yang isterinya melahirkan bisa mengajukan cuti dengan alasan penting, berdasarkan lamanya perawatan sang isteri di fasilitas kesehatan.
Baca SelengkapnyaAturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Baca Selengkapnya